Desa Didorong Jadi Pusat Ekonomi Baru, Bukan Sekadar Objek Pemerataan

Alokasi anggaran di desa harus diarahkan pada infrastruktur produktif, akses pasar, digitalisasi, serta pengembangan potensi lokal agar uang tidak hanya mengalir ke kota, tetapi juga berputar dan menciptakan lapangan kerja di desa.

JAKARTA — Indonesia perlu melihat pembangunan desa bukan sekadar sebagai program pemerataan, tetapi sebagai strategi menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Jika pembangunan terus terkonsentrasi di kota, urbanisasi akan semakin sulit dibendung dan kesenjangan desa-kota berisiko melebar.

Pengalaman Tiongkok menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan penguatan aktivitas ekonomi perdesaan dapat mengubah desa menjadi basis produksi dan sumber pendapatan baru. Alhasil, ekonomi lokal tumbuh sehingga uang tidak hanya berputar di kota.

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti menilai pengentasan kemiskinan pedesaan dinilai paling efektif dilakukan melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan untuk mendorong produktivitas. Menurut Esther, rendahnya pendidikan, akses kesehatan, lapangan kerja, dan keterisolasian geografis menjadi akar kemiskinan karena membatasi produktivitas.

“Studi Kartasasmita pada 1997 menyebutkan akar kemiskinan ada pada rendahnya pendidikan, akses kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan keterisolasian geografis. Intinya, kemiskinan muncul karena produktivitas rendah yang disebabkan keterbatasan pendidikan,” ujar Esther, Kamis (27/8).

Karena itu, peningkatan skill, knowledge, dan pendidikan dinilai lebih berkelanjutan dibandingkan ketergantungan pada bantuan sosial, sebab dapat membuka pekerjaan dengan pendapatan lebih tinggi dan memutus kemiskinan secara berkelanjutan. “Strategi paling efektif bukan bantuan social,” tegasnya.

Pernyataan itu merespons laporan Dewan Negara Tiongkok dalam sidang Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) pada 25 Agustus 2026. Dewan Negara menyebut pendapatan per kapita penduduk desa di wilayah bebas kemiskinan naik menjadi 18.627 yuan pada 2025 dari 12.588 yuan pada 2020 atau tumbuh rata-rata 8,2 persen per tahun.

Selain kenaikan pendapatan, laporan juga mencatat peningkatan signifikan infrastruktur pedesaan dan layanan publik, serta menyempitnya kesenjangan pembangunan dibanding daerah lain. Dengan kurs 1 yuan setara 2.634 rupiah, pendapatan per kapita desa Tiongkok kini setara 49 juta rupiah per tahun, naik dari 33,1 juta rupiah pada 2020.

Picu Urbanisasi

Sementara itu, Dosen Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Atma Jaya, YB. Suhartoko memperingatkan ketimpangan pembangunan kota-desa di Indonesia berpotensi memperbesar urbanisasi, kemiskinan, dan beban perkotaan. Saat ini, sekitar 60,7 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan, lebih tinggi dibandingkan penduduk pedesaan akibat urbanisasi yang terus meningkat.

“Orientasi pembangunan yang masih tidak seimbang dapat memperlebar kesenjangan, menurunkan taraf hidup di kota, dan meningkatkan kemiskinan,” ujar Suhartoko.

Karenanya, dia menilai Indonesia perlu belajar dari komitmen pembangunan desa Tiongkok, tetapi penerapannya harus berbasis potensi lokal masing-masing desa agar tidak menimbulkan ketimpangan baru. Pemerintah perlu memperkuat dunia usaha sesuai kapasitas wilayah, karena desa memiliki potensi berbeda seperti pertanian, perikanan, pariwisata, industri manufaktur, dan kelautan.

“Strategi berbasis potensi lokal diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan taraf hidup, dan menekan dorongan masyarakat untuk bermigrasi ke kota,” pungkasnya.