Bogor Diobrak-abrik KPK, Klaim Layanan Berjalan Normal

BOGOR – Saat ini personel dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengobrak-abrik Pemkab Bogor. Namun, Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan di tengah proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkaitan dengan dua organisasi perangkat daerah (OPD).

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika di Cibinong, Jumat, mengatakan bahwa Bupati Bogor Rudy Susmanto telah menginstruksikan agar roda pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat berjalan sebagaimana mestinya di tengah proses hukum tersebut.

Ajat bahkan turun langsung mengecek sejumlah titik pelayanan publik dengan bersepeda untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan secara optimal.

"Jadi hari ini kita sambil gowes, naik sepeda dari pagi. Beberapa titik pusat pelayanan kepada masyarakat itu coba saya kunjungi satu per satu," kata Ajat.

Salah satu titik yang dikunjungi yakni kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor. Ia melihat langsung proses pelayanan administrasi kependudukan yang sudah berlangsung sejak pukul 08.00 WIB.

Menurut Ajat, antusiasme masyarakat cukup tinggi. Sejumlah warga bahkan sudah tiba sejak pukul 07.00 WIB untuk mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan.

Pelayanan yang diakses masyarakat antara lain pembuatan KTP elektronik, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), hingga pembaruan Kartu Keluarga (KK).

Ajat juga berdialog langsung dengan masyarakat yang sedang mengakses pelayanan untuk mengetahui kualitas layanan yang mereka terima.

"Tadi saya ke bawah, saya tanya-tanya, semua menyampaikan bahwa tidak ada keluhan dan mereka senang. Sistem antrean juga sudah tersusun, mereka datang dilayani dengan baik," ujarnya.

Ia menegaskan pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas pemerintah daerah di tengah berbagai situasi yang dihadapi.

Menurut Ajat, jajaran Pemkab Bogor memiliki tugas memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto.

"Saya kira memberikan pelayanan sesempurna mungkin sebagaimana harapan Pak Bupati, kita melayani dengan hati, membaca apa yang dipikirkan oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Itu tugasnya kami sebagai pelayan masyarakat," kata Ajat.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor Renaldi Yushab Fiansyah mengatakan pemerintah daerah telah membuka titik pelayanan administrasi kependudukan di seluruh 40 kecamatan.

Sebanyak 167 operator disiapkan dan tersebar di 40 kecamatan, tujuh unit pelaksana teknis (UPT), serta kantor Disdukcapil Kabupaten Bogor.

Renaldi mengatakan Disdukcapil juga telah memiliki alat kontrol untuk memantau kegiatan operator, verifikator, dan sertifikator setelah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri sekitar dua pekan terakhir.

"Kita pastikan melalui alat kontrol itu, semua berjalan lebih cepat, semua berjalan lebih pasti, dan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan apa yang mereka harapkan," ujarnya.

Menurut dia, setiap produk layanan administrasi kependudukan dapat diproses dalam waktu tidak lebih dari 15 menit apabila seluruh persyaratan telah lengkap.

Kendala yang masih menjadi perhatian adalah waktu antrean masyarakat. Disdukcapil berupaya memangkas antrean dengan membagi fungsi pelayanan yang sebelumnya tertumpuk pada satu petugas kepada beberapa operator.

Disdukcapil juga mulai menerapkan pelayanan melalui telepon seluler yang digunakan 167 operator sehingga pelayanan tidak hanya bergantung pada komputer maupun laptop di kantor.