21 Bangunan Tidak Aman Pasca Gempa Flores: PU Bangun Kembali Fasilitas Publik, Utamakan Kearifan Lokal

MANGGARAI — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan penanganan bangunan layanan publik terdampak gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) dilakukan secara cepat dengan tetap menjaga kearifan lokal dan melibatkan masyarakat setempat.

Hal itu ditegaskan Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau Gereja Santo Petrus dan Paulus Dampek serta Masjid Nurul Huda Reo di Kabupaten Manggarai, NTT, Jumat (28/8).

“Kalau bangunan kita kerjakan ulang, di manapun kearifan lokal harus dijaga. Jadi harus koordinasi dengan yang menggunakan atau mengelola bangunan tersebut,” kata Menteri Dody.

Ia meminta hasil asesmen menjadi dasar utama penanganan. Bangunan yang masih bisa diperbaiki akan direhabilitasi. Sementara bangunan rusak berat akan dibangun kembali dengan konstruksi lebih kuat sesuai wilayah rawan gempa.

“Kearifan lokalnya jangan sampai hilang. Kalau gereja ya koordinasi dengan pastornya. Kalau masjid koordinasi dengan takmir,” tegasnya.

Menteri Dody menekankan penerapan kearifan lokal tidak mengurangi standar keselamatan. Seluruh bangunan yang diperbaiki atau dibangun kembali harus diperkuat agar tahan gempa. 

“Bangunannya harus kita perkuat karena bagaimanapun ini adalah daerah gempa. Jadi bangunannya harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi alamnya,” ujarnya.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip build back better, yaitu membangun kembali dengan kualitas lebih baik, lebih aman, dan lebih tahan bencana. Kementerian PU juga mewajibkan pelibatan masyarakat dalam proses rehab-rekon agar aktivitas ekonomi warga tidak terganggu.

“Wajib melibatkan masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat tidak kehilangan pencaharian. Mereka bisa kembali mendapatkan pencahariannya dengan ikut terlibat dalam semua proses rehab-rekon di area yang paling terdampak,” pungkas Menteri Dody.

350 Bangunan Diperiksa, 21 Tidak Aman Digunakan

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Cipta Karya hingga 26 Agustus 2026, pemeriksaan cepat telah dilakukan di 66 lokasi pada 7 kabupaten terdampak di NTT: Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, dan Flores Timur.

Dari 350 bangunan gedung yang diperiksa, hasilnya: 

1. 229 bangunan dapat digunakan kembali

2. 49 bangunan dapat digunakan secara terbatas  

3. 21 bangunan tidak aman untuk digunakan

Pendataan diprioritaskan pada fasilitas pelayanan dasar masyarakat seperti rumah sakit, kantor pemerintahan, rumah ibadah, dan fasilitas publik lainnya.

Penanganan akan dilakukan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis sesuai kewenangan dan hasil asesmen.