Pemerintah Kota Batam Siapkan Subpenyalur BBM Nelayan di Pulau Rempang

BATAM – Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menyiapkan pembangunan fasilitas penyalur BBM bersubsidi yang lebih dekat dengan nelayan di wilayah hinterland melalui rencana pembangunan SPBU nelayan di Tanjung Banun, Pulau Rempang.

Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admajianto, mengatakan fasilitas tersebut direncanakan berada di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tanjung Banun.

"Untuk wilayah Galang, direncanakan di Tanjung Banun, Pulau Rempang, di lokasi KNMP. Dari BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga mendukung," kata Yudi saat dihubungi di Batam, Minggu(23/8).

Menurutnya, pembangunan fasilitas tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk mendekatkan akses BBM bersubsidi kepada nelayan yang selama ini harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan BBM.

"Saat ini Batam telah memiliki dua SPBU nelayan, yakni di Sekilak dan Setokok. Sementara wilayah Galang masih membutuhkan fasilitas serupa karena karakter wilayahnya yang terdiri atas sejumlah pulau dan permukiman pesisir," katanya.

Namun, penyiapan fasilitas tersebut masih menghadapi kendala pembiayaan operasional. Yudi mengatakan, apabila dikelola oleh Koperasi Nelayan Merah Putih setempat, keterbatasan modal menjadi salah satu tantangan.

"Pertamina hanya menyediakan BBM. Biaya pembangunan, tangki dan dispenser itu yang perlu pendanaan. Namun ini juga peluang kerja sama dengan pihak ketiga," ujarnya.

Ia mengatakan keterbatasan akses tersebut menjadi salah satu persoalan dalam distribusi BBM bersubsidi kepada nelayan.

Dari sekitar 7.000 kapal nelayan kecil berukuran 0-5 GT yang selama ini difasilitasi dalam penerbitan rekomendasi, baru sekitar 753 nelayan yang tercatat memiliki surat rekomendasi melalui aplikasi X-Star.

"Ini masih sekitar 10 persen dari total data nelayan kami. Namun, kita harus tetap mempertimbangkan karakter wilayah kepulauan di Batam," katanya.

Ia mengatakan nelayan dari sejumlah wilayah seperti Pulau Kasu dan Pulau Karas masih harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mendapatkan BBM setelah kembali melaut. Jarak menuju titik penyalur dapat mencapai sekitar 40-50 kilometer.

"Persoalan BBM bersubsidi bagi nelayan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok. Akses menuju penyalur, kondisi geografis, sarana transportasi, serta kemudahan administrasi juga perlu menjadi perhatian," katanya.

Sementara itu, Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, mengatakan pembangunan subpenyalur dapat menjadi salah satu solusi untuk menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU reguler maupun SPBU Kompak.

"Kehadiran subpenyalur diharapkan dapat mempermudah masyarakat, khususnya nelayan, dalam memperoleh BBM bersubsidi," ujarnya.

Menurut Fathul, penetapan lembaga penyalur dalam surat rekomendasi juga diarahkan agar lokasinya lebih dekat dengan masyarakat penerima.