Bali Diproyeksikan Jadi Pusat Finansial Global

JAKARTA – Bali semakin mendapat perhatian sebagai calon lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Regulasi pendukung inisiatif tersebut ditargetkan rampung pada Agustus 2026, seiring ambisi pemerintah memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan internasional dan menarik investasi global.

Perkembangan tersebut turut menjadi perhatian pelaku industri aset digital. Tokocrypto dan Binance menilai kejelasan regulasi serta penguatan infrastruktur lokal menjadi faktor penting dalam menentukan kemampuan suatu negara menangkap peluang pertumbuhan ekonomi digital.

Pandangan tersebut disampaikan dalam Coinfest Asia 2026 yang berlangsung di Bali pada 20–21 Agustus 2026. Dalam panel bertajuk “Cracking Asia: What It Takes to Enter, Win, and Scale”, CEO Tokocrypto Calvin Kizana mengatakan regulasi yang jelas menjadi salah satu faktor utama bagi perkembangan pasar aset digital.

“Pasar dengan aturan yang jelas akan memimpin pertumbuhan,” ujar Calvin melalui siaran pers pada hari Jumat (21/8/2026).

Menurut dia, Indonesia juga mulai menjajaki tokenisasi sejumlah komoditas, termasuk kelapa sawit dan karet. Perkembangan tersebut dinilai dapat menjadi indikasi meluasnya pemanfaatan teknologi aset digital di berbagai sektor ekonomi.

Sementara itu, Head of APAC Binance SB Seker menilai adopsi aset digital di Indonesia berpotensi berkembang melalui platform keuangan yang telah lebih dulu dipercaya masyarakat.

“Pendorong utamanya justru produk fintech atau super-app yang sudah dipercaya masyarakat untuk mengelola keuangan sehari-hari, dengan aset digital ditambahkan sebagai salah satu fiturnya,” kata Seker.

Transaksi Kripto Capai Rp482,23 Triliun

Pasar aset kripto Indonesia menunjukkan pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikutip dalam materi Coinfest Asia 2026, nilai transaksi kripto di Indonesia mencapai Rp482,23 triliun sepanjang 2025.

Jumlah investor kripto terdaftar juga mencapai 19,56 juta pada November 2025, meningkat lebih dari 50 persen dibandingkan awal tahun.

Indonesia kini termasuk dalam 10 besar pasar adopsi kripto dunia. Pertumbuhan juga terlihat dari jumlah perusahaan yang bergerak di sektor tersebut. Jumlah entitas terdaftar meningkat signifikan dari 581 pada Februari 2025 menjadi 973 entitas pada November 2025.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ekosistem aset digital Indonesia tidak lagi hanya ditopang investor ritel, tetapi juga semakin melibatkan pelaku usaha dan perusahaan secara luas.

Regulasi Aset Digital Makin Kuat

Pertumbuhan pasar kripto berlangsung bersamaan dengan perubahan kerangka regulasi. Sejak Januari 2025, pengaturan aset kripto berada di bawah OJK sebagai bagian dari instrumen keuangan, setelah sebelumnya berada dalam kerangka perdagangan komoditas berjangka.

Kerangka tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 sebagai perubahan atas UU P2SK yang berlaku efektif sejak Juni 2026.