Pemerintah Pusat Pilih Jakarta untuk Operasional PFII, Opsi Bali Masih Dikaji

JAKARTA - Pemerintah memastikan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) akan mulai beroperasi di Jakarta pada tahap awal. Sementara itu, rencana pengembangan PFII di Bali masih dalam proses evaluasi oleh pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan menjadikan Jakarta sebagai lokasi awal PFII sebenarnya telah ditetapkan sebelumnya. Namun, pemerintah belum mengungkap secara detail titik lokasi yang akan digunakan untuk operasional pusat finansial tersebut.

"Sudah (lokasi sudah ditentukan), tahap awal di Jakarta," ujar Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026). Pernyataan tersebut mempertegas bahwa Jakarta akan menjadi lokasi pertama PFII sebelum pengembangan lebih lanjut dilakukan di wilayah lain.

Airlangga menjelaskan, pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap opsi lokasi PFII di Bali. Salah satu lahan yang dipertimbangkan merupakan aset yang berada di bawah pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Bali dalam evaluasi, di salah satu lokasi milik Danantara," tuturnya.

Dengan demikian, pengembangan PFII di Bali belum memiliki keputusan final karena masih mempertimbangkan berbagai aspek yang diperlukan untuk mendukung operasional pusat finansial internasional.

Sebelumnya, CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan alasan Jakarta dipilih sebagai lokasi awal. Menurut Rosan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan PFII dapat segera beroperasi dan memanfaatkan momentum yang ada.

Rosan mengatakan, operasional awal PFII di Jakarta memungkinkan pemerintah menjalankan pusat finansial tersebut tanpa harus menunggu pembangunan fasilitas baru selesai. Langkah itu sekaligus menjadi upaya untuk memastikan PFII dapat segera menjalankan fungsi yang telah dirancang pemerintah.

"Lokasinya untuk awal ini memang di Jakarta dulu, kenapa? Karena bapak presiden ingin ini semua langsung kerja, ada momentumnya ya," ujar Rosan di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, sebagaimana dikutip pada Minggu (16/8/2026).

Menurutnya, kebutuhan untuk segera menjalankan PFII menjadi salah satu alasan utama Jakarta dipilih sebagai lokasi tahap awal.

Pemilihan Jakarta juga memungkinkan pemerintah memanfaatkan ekosistem ekonomi dan keuangan yang sudah berkembang. Sebagai pusat pemerintahan dan salah satu pusat aktivitas bisnis terbesar di Indonesia, Jakarta dinilai memiliki infrastruktur dan jaringan pendukung yang dapat membantu PFII memulai operasionalnya.

Berbeda dengan Jakarta, pengembangan PFII di Bali membutuhkan persiapan yang lebih panjang. Rosan menyebut pembangunan di Bali akan mencakup kebutuhan infrastruktur fisik sehingga tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.

Meski begitu, Bali tetap menjadi salah satu pilihan penting karena memiliki daya tarik kuat bagi investor internasional. Karakter Bali sebagai destinasi global dinilai dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan pusat finansial yang menyasar investor dari berbagai negara.

Menurut Rosan, investor melihat Bali memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan sejumlah pusat finansial internasional lainnya. Daya tarik tersebut tidak hanya berasal dari sektor investasi, tetapi juga dari kekuatan pariwisata yang telah memiliki reputasi di tingkat dunia.