Pemprov Kalbar Gerak Cepat! Jalan Provinsi Rusak Jadi Prioritas Perbaikan

BENGKAYANG - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memprioritaskan perbaikan jalan provinsi yang rusak berat dan memiliki fungsi strategis sebagai penghubung kawasan ekonomi untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi barang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalbar Iskandar Zulkarnaen, mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui tujuh paket proyek strategis daerah yang saat ini dikerjakan di sejumlah wilayah Kalbar.

"Prioritas pertama adalah alokasi anggaran pada jalan provinsi yang urgen, tepatnya jalan dengan kondisi rusak berat dan sebagai penunjang pergerakan ekonomi. Seperti daerah Sintang dan Ketapang, ada kantong ekonomi yang harus bergerak, sehingga akan kita dukung," kata Iskandar di Pontianak, Senin.

Ia mengatakan sejumlah proyek telah menunjukkan progres pengerjaan yang tinggi. Bahkan, pembangunan pada ruas Sungai Gantang serta Marau-Aiupas telah mencapai 100 persen.

Namun, penyelesaian fisik sejumlah proyek masih menghadapi kendala pembayaran karena anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit belum seluruhnya ditransfer ke pemerintah daerah.

"Kalau Marau-Aiupas, pembangunannya dialokasikan anggarannya melalui DBH sawit. Pekerjaannya sudah selesai, tetapi pembayarannya belum karena transfer ke daerah masih belum direalisasikan," ujarnya.

Sementara itu, progres pembangunan ruas Tumbang Titi-Tanjung mencapai sekitar 75 persen. Adapun ruas Sungai Gantang dan Teluk Batang masing-masing berada di kisaran 65 persen.

Untuk ruas Teluk Batang, pemerintah lebih dahulu mengejar target fungsional agar akses tersebut dapat digunakan masyarakat, terutama untuk mendukung pelaksanaan kegiatan berskala besar seperti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).

"Target fungsional ruas Teluk Batang telah tercapai sehingga pelaksanaan MTQ berjalan tanpa kendala. Kendaraan juga dapat melintas dengan lancar di ruas tersebut meskipun pekerjaan pembangunan belum sepenuhnya rampung," katanya.

Iskandar mengatakan peningkatan kemantapan jalan masih menjadi tantangan bagi Pemprov Kalbar karena keterbatasan anggaran. Saat ini, tingkat kemantapan jalan provinsi berada di kisaran 65 persen.

"Artinya, masih terdapat sekitar 35 persen ruas jalan yang belum mantap," ujarnya.

Ia menjelaskan ruas jalan yang belum mantap tersebut tidak seluruhnya berada dalam kondisi rusak berat. Sebagian masih dapat dilalui kendaraan dan berfungsi untuk mobilitas masyarakat, tetapi terdapat pula ruas yang kondisinya masih berupa tanah sehingga akses masyarakat dapat terganggu ketika hujan.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan skala prioritas pembangunan, terutama pada ruas yang memiliki tingkat kerusakan tinggi sekaligus berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi.

Sejumlah wilayah seperti Sintang dan Ketapang menjadi perhatian karena memiliki kantong-kantong ekonomi yang membutuhkan dukungan infrastruktur jalan agar aktivitas perdagangan, distribusi dan investasi dapat bergerak lebih optimal.

Pemprov Kalbar juga terus berupaya memperoleh dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan daerah. Dukungan tersebut diperlukan karena jalan provinsi memiliki fungsi strategis dalam menghubungkan kawasan permukiman dan sentra ekonomi dengan jaringan jalan nasional.

"Walaupun jalan daerah bagus dan jalan nasional bagus, tetapi jalan provinsi sebagai jalan penghubung dari jalan di daerah ke jalan nasional juga belum bagus, artinya perekonomian tidak akan baik. Investasi kita secara ekonomi juga belum maksimal," katanya.

Ia menegaskan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas antarkawasan dan membuka akses terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.