PM Sanae Takaichi Panen Kritik Usai Hindari Refleksi Sejarah Perang

TOKYO - Beberapa editorial dari media Jepang pada hari Minggu (16/8) mengkritik pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi karena menghindari refleksi sejarah dan meremehkan tanggung jawab Jepang atas perang pada peringatan ke-81 penyerahan tanpa syarat negara itu dalam Perang Dunia II, memperingatkan terhadap tanda-tanda yang semakin meningkat tentang "kembali ke era pra-perang."

Pada hari Sabtu (15/8), Takaichi menyampaikan pidato pada Upacara Peringatan Nasional untuk Para Korban Perang. Dalam pidatonya, ia tidak menyebutkan perang agresi Jepang di masa lalu terhadap negara-negara tetangga di Asia atau penderitaan luar biasa yang ditimbulkannya, ia juga tidak meminta maaf atas sejarah agresi Jepang, sementara kata "penyesalan" juga tidak ada dalam pidatonya.

Terkait hal ini, sebuah editorial dari Mainichi Shimbun menunjukkan bahwa kredibilitas Jepang sebagai negara yang cinta damai akan terkikis jika pelajaran dari perang tidak dihadapi secara langsung.

Pada Sabtu yang sama, Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dan sejumlah anggota kabinet lainnya mengunjungi Kuil Yasukuni yang penuh kontroversial, tempat 14 penjahat perang Kelas A yang telah dihukum diabadikan.

Dalam editorialnya, Asahi Shimbun mencatat bahwa Kuil Yasukuni memiliki keterkaitan erat dengan militerisme sebagai lembaga inti Shinto Negara dan berfungsi sebagai alat untuk memobilisasi masyarakat untuk perang. Editorial itu mengatakan bahwa kunjungan Koizumi sangat mengkhawatirkan mengingat posisinya sebagai menteri yang memimpin Pasukan Bela Diri Jepang.

Editorial itu memperingatkan bahwa tindakan Koizumi dapat merusak prinsip-prinsip pasifisme dan tatanan konstitusional yang ditetapkan di Jepang pascaperang, serta merusak hubungan Jepang dengan Tiongkok dan Korea Selatan.

Tokyo Shimbun dalam editorialnya berpendapat bahwa kekhawatiran yang lebih besar harus diarahkan pada serangkaian kebijakan yang dipimpin oleh Takaichi yang menunjukkan kecenderungan jelas menuju "kembali ke era praperang".

Editorial tersebut mengutip sejumlah langkah, termasuk pencabutan pembatasan ekspor senjata mematikan, peningkatan pengeluaran pertahanan, dan penguatan aparat intelijen nasional, seraya mengatakan bahwa upaya pemerintahan Takaichi untuk menghidupkan kembali industri militer dan memperluas kemampuan militer memiliki kemiripan mencolok dengan sikap Jepang sebelum dan selama perang.

Editorial itu memperingatkan bahwa kegagalan melakukan refleksi atas perang berpotensi menyebabkan Jepang mengulangi kesalahan sejarah. Editorial tersebut mendesak agar dorongan pemerintahan Takaichi menuju "kembali ke era praperang" segera dikoreksi, karena jika demokrasi pascaperang sampai dirusak, semuanya akan terlambat. Ant