9 Ruas Jalan Trans Flores Kembali Fungsional Pascagempa, Menteri PU Pastikan Akses Terbuka

NAGEKEO – Sebanyak 9 ruas jalan nasional di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah kembali fungsional pascagempa bumi magnitudo 7,7. Delapan ruas merupakan bagian dari jalur Trans Flores Labuan Bajo–Ende–Maumere, dan 1 ruas Ruteng–Reo–Kedindi. Data per 16 Agustus 2026.

Penegasan itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo saat meninjau lokasi pengungsian dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah di Kabupaten Nagekeo, Senin (17/8).

“Kami hadir pada setiap bencana, karena arahan Pak Presiden sudah jelas bahwa kita tidak boleh berduka berlama-lama, secepatnya kita harus bangkit,”kata Menteri Dody.

Dalam penanganan sementara, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah menangani 40 titik longsoran dan 4 titik patahan badan jalan. Sementara kerusakan pada 5 titik jembatan dan plat duiker masih dapat difungsionalkan sehingga mobilitas masyarakat tetap berjalan.

Untuk mempercepat penanganan, BPJN NTT memobilisasi 7 unit excavator dan 4 unit loader ke lokasi terdampak. Peralatan digunakan untuk membersihkan material longsor dan memastikan akses tetap terbuka.

Sebelumnya, gempa M7,7 berdampak pada puluhan titik longsoran, patahan badan jalan, serta kerusakan jembatan dan plat duiker di 9 ruas jalan nasional.

Koordinasi Percepatan Pendataan

Dalam koordinasi bersama Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Wakil Bupati Gonzalo Gratianus Muga Sada, BNPB, Kodim Nagekeo, dan Basarnas, Menteri Dody meminta pemerintah daerah segera menyampaikan data sementara dan titik-titik kerusakan.

“Saya mohon diberikan data lengkapnya, titik-titiknya. Sehingga kami bisa menurunkan tim segera, bisa berkoordinasi dengan kepala-kepala dinas, bisa langsung mengecek satu per satu dan langsung bekerja,” ujarnya.

Menteri Dody menegaskan Kementerian PU siap memberikan dukungan teknis dan penanganan infrastruktur. Sementara penetapan prioritas lokasi diserahkan kepada pemerintah daerah.

“Terkait mana yang prioritas, nanti biar Pak Bupati yang menentukan, kita yang mulai kerjakan,”tuturnya.

Kementerian PU memastikan penanganan terus dilakukan berdasarkan pemantauan lapangan, dengan keselamatan masyarakat dan kelancaran akses sebagai prioritas utama.