Tata Ruang Daerah Perlu Perhatikan Peta Bencana

BOGOR – Daerah diingatkan agar peta risiko bencana menjadi acuan dalam menyusun kebijakan tata ruang dan pembangunan infrastruktur. “Tapi setiap daerah memiliki karakteristik risiko, kondisi geografis, sumber daya, kelembagaan, dan kemampuan fiskal yang berbeda,” tutur Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bogor, Eko Prabowo, Selasa.

Maka, menurut dia, kebijakan penanggulangan bencana harus adaptif dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah. “Penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saat bencana terjadi, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan perencanaan, penguatan kapasitas, koordinasi, dan kolaborasi berkelanjutan,” katanya.

Eko berharap capaian Indeks Ketahanan Bencana (IKB) Kota Bogor yang menempati urutan ketiga di Jawa Barat dapat menginspirasi daerah lain dalam memperkuat kebijakan dan program penanggulangan bencana.

Sementara itu, Sekretaris Utama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, mengingatkan, integrasi peta risiko bencana ke dalam kebijakan tata ruang dan pembangunan infrastruktur daerah penting untuk menciptakan bangsa yang lebih Tangguh bencana. Dia menyakan ini saat membuka Rapat Koordinasi Teknis BNPB di Kota Bogor.

Menurut Rustian, kebijakan penanggulangan bencana di tingkat pusat dan daerah perlu diselaraskan agar pengurangan risiko bencana menjadi bagian dari perencanaan pembangunan. “Langkah tersebut penting untuk mencegah pembangunan yang memunculkan risiko baru. Selain itu, peta risiko bencana juga berguna untuk meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana,” ujar Rustian.

Jalan

Sementara itu, Pemerintah Kota Bogor mulai membangun jalan sepanjang 1,4 kilometer sebagai akses menuju kawasan pusat pemerintahan baru di Kelurahan Katulampa, Bogor Timur. Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, mengatakan pembangunan jalan tersebut menjadi tahap awal penyiapan kawasan Kantor Pemerintahan Terpadu sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah.

Akses jalan sepanjang 1.418 meter itu akan menghubungkan wilayah Bogor Utara, Bogor Timur dan Bogor Selatan. Juga terkoneksi dengan pintu keluar Tol Jagorawi Bogor Selatan. “Ini merupakan upaya untuk memupuk harapan dan mendekatkan antara mimpi dan kenyataan menuju kota modern berkelanjutan. Tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat,” kata Dedie.

Menurutnya, jalan tersebut akan dilengkapi drainase, jalur pedestrian, kantin, lampu penerangan dan penghijauan. Pembangunannya ditargetkan rampung dalam waktu 120 hari. Pembukaan akses juga menjadi bagian dari persiapan pembangunan sejumlah fasilitas publik di kawasan pusat pemerintahan baru, antara lain, gelanggang olahraga, gedung serbaguna dan rumah ibadah.

Dedie menyebut fasilitas olahraga diperlukan karena wilayah Kecamatan Bogor Timur belum memiliki sarana olahraga yang representatif. “Secara bertahap akan terwujud kantor pemerintahan yang representatif untuk warga Kota Bogor,” ujarnya.