Stimulus ke Dunia Usaha Harus yang Memberi Nilai Tambah

JAKARTA - Upaya Pemerintah memberi stimulus diharapkan tidak hanya sekedar untuk menciptakan lapangan kerja yang padat karya, tetapi harus berkualitas yakni terciptanya lapangan kerja yang memiliki nilai tambah. 

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai pemberian stimulus dari pemerintah kepada dunia industri berpeluang membuka lapangan kerja formal, utamanya di sektor padat karya.

“Pemerintah juga semestinya menstimulus sektor swasta, karena tidak mungkin pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan sendiri,” kata Faisal di Jakarta, Senin (10/8).

“Jadi memberikan stimulus fiskal untuk sektor swasta supaya bisa bergerak menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak, termasuk pada sektor-sektor yang padat karya,” katanya.

Faisal mengatakan, dengan penciptaan lapangan kerja formal yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, diharapkan mampu memberikan efek ganda pada perekonomian secara umum. “Kita harapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan formal yang bisa menyerap tenaga kerja di dalam negeri,“ katanya.

Selain stimulus untuk sektor swasta di dalam negeri, Faisal menilai pemerintah juga perlu untuk menarik investasi untuk masuk ke sektor-sektor industri padat karya. Dengan bertambahnya masyarakat yang terserap ke dalam pekerjaan formal, diharapkan pula pendapatan mereka ikut meningkat, memiliki perlindungan dan jaminan sosial, yang pada akhirnya turut mendongkrak rasa aman dan konsumsi mereka secara langsung.

“Hal ini diharapkan mampu mendorong real income naik, dan membantu jadi memulihkan daya beli sebagian besar masyarakat yang berada di kelas tengah dan bawah,” kata Faisal.

Diminta terpisah, Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda sepakat dengan pemberian stimulus ke dunia usaha, namun stimulus itu tidak akan efektif jika daya beli masyarakat masih tertekan.

Menurut Huda, problem utama perekonomian saat ini bukan hanya di sisi produksi, tetapi juga di sisi permintaan.

“Saya melihat problem saat ini ada di daya beli masyarakat yang menurun sehingga permintaan barang juga terkoreksi. Beberapa barang tahan lama seperti otomotif belum pulih sepenuhnya,” kata Nailul.

Apalagi masuknya barang impor secara masif juga menekan produksi dalam negeri. Sebab itu, pemberian insentif kepada industri tanpa diimbangi penguatan daya beli dinilai kurang tepat sasaran. Apalagi masih ada persoalan struktural jangka panjang. Ekonomi Indonesia masih menghadapi inefisiensi dalam penggunaan modal untuk menciptakan nilai tambah.

“Dalam jangka panjang persoalannya adalah inefisiensi ekonomi dimana modal masih belum efisien dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Inefisiensi ini timbul akibat masalah korupsi dan birokrasi yang ribet,” kata Nailul.

Selain stimulus, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan kualitas pertumbuhan ekonomi saat ini masih jauh dari ideal karena ditopang belanja pemerintah dan di tengah tingginya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Bhima menilai pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini tidak mencerminkan kondisi ketenagakerjaan yang membaik. “Pertumbuhan ekonomi jauh dari berkualitas. Informalitas pekerja naik, di saat gelombang PHK mencapai 126 ribu orang,” kata Bhima.

Jika mesin pertumbuhan hanya bertumpu pada belanja pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), maka efeknya hanya bersifat sementara. Dengan demikian, laju pertumbuhan pada kuartal berikutnya akan sangat tergantung pada pengelolaan defisit APBN.

“Kuartal berikutnya tergantung pengelolaan defisit APBN. Kalau defisit melebar maka belanja bisa direm sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan,” pungkasnya.

Bhima juga berharap pemerintah memberikan pelatihan keahlian (upskilling) kepada para tenaga kerja guna menyelaraskan dengan kebutuhan industri modern saat ini.

Ekspor Tertekan

Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) DIY Sapto Daryono menilai stimulus pemerintah kepada industri padat karya memang dibutuhkan, terutama ketika pelaku usaha berorientasi ekspor tengah menghadapi tekanan dari berbagai sisi.

Menurut Sapto, industri furnitur dan kerajinan saat ini menghadapi kenaikan biaya logistik yang membuat ongkos ekspor semakin berat. Pada saat bersamaan, permintaan dari sejumlah pasar utama, termasuk Eropa, juga mengalami penurunan sehingga berpengaruh terhadap volume pesanan yang diterima produsen.

“Kalau pemerintah ingin mendorong penciptaan lapangan kerja, industri padat karya seperti furnitur dan kerajinan memang perlu mendapat perhatian. Persoalan kami sekarang bukan hanya bagaimana berproduksi, tetapi bagaimana menjaga agar produk tetap kompetitif ketika biaya logistik naik sementara permintaan ekspor melemah,” kata Sapto.

Ia mengatakan, karakter industri furnitur dan kerajinan yang banyak mengandalkan tenaga manusia membuat keberlangsungan pesanan berkaitan langsung dengan kemampuan perusahaan mempertahankan pekerja. Karena itu, stimulus menurutnya perlu diarahkan untuk menekan beban produksi dan ekspor sekaligus membantu industri memperluas pasar.

Sapto menambahkan, dukungan pemerintah juga diperlukan untuk mendorong diversifikasi pasar ekspor agar industri tidak terlalu bergantung pada negara-negara tujuan tradisional. Dengan permintaan global yang sedang melemah, pembukaan pasar baru dinilai penting agar kapasitas produksi tetap berjalan dan penyerapan tenaga kerja dapat dipertahankan.