Komisi II DPR RI Dukung Kebijakan Pemerintah Cegah PPPK Dirumahkan
📅 Selasa, 11 Agu 2026, 14:57 WIB | Oleh: Sriyono"Rp10 triliun di antaranya itu adalah kurang bayar DBH yang dibayarkan kepada daerah-daerah. Kemudian, Rp8 triliun lebih itu adalah penambahan istilahnya top-up DAU," kata Tito kepada wartawan usai rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (10/8).
Menurut Tito, pencairan DBH telah dimulai sejak pekan lalu dan ditargetkan rampung pekan ini.
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!