Pembangunan Papua Jangan Keluar dari Semangat Keadilan dan Keberlanjutan

JAKARTA - Pembangunan Papua menjadi ikhtiar nasional untuk memastikan seluruh anak bangsa memperoleh kesempatan yang sama untuk maju, berkembang dan menikmati hasil pembangunan.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard dalam dialog dengan dalam Dialog Strategis bersama Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua mengatakan pembangunan Papua bukan sekadar pembangunan sebuah kawasan.

“Keberhasilan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025-2029 hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak bergerak dengan arah yang sama dan semangat yang sama,” kata Ruddyard.

RAPPP 2025-2029 merupakan rencana aksi lima tahunan yang menjadi turunan dari Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041.

RAPPP mengusung tiga misi utama, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, yang dijabarkan ke dalam 19 program percepatan pembangunan.

Menanggapi hal tersebut, Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa mengingatkan agar arah pembangunan di Bumi Cenderawasih tidak keluar dari semangat keadilan dan keberlanjutan.

“Pemerintah harus memastikan bahwa yang dilakukan adalah pembangunan Papua, bukan sekedar pembangunan di Papua yang justru merusak lingkungan dan meminggirkan masyarakat adat Papua,” kata Awan.

Menurut Awan, kunci keberhasilan pembangunan Papua terletak pada orientasi pemanfaatan sumber daya alam. Ia menilai selama ini banyak proyek di Papua hanya berfokus pada pengambilan hasil tanpa memberi dampak langsung pada kesejahteraan warga lokal.

“Untuk itu pengelolaan kekayaan alam di Papua mesti diorientasikan untuk pembangunan manusia, ekonomi rakyat, dan kesejahteraan sosial masyarakat Papua,” tegasnya.

Awan menekankan tiga pilar utama yang harus menjadi acuan: pertama, peningkatan kualitas SDM Papua melalui pendidikan dan kesehatan. Kedua, penguatan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan ekonomi hijau. Ketiga, jaminan perlindungan sosial agar masyarakat adat tidak tergusur oleh masuknya investasi besar.

Hindari Pembangunan yang Merusak

Selama ini kata Awan, pembangunan di banyak daerah sumber daya sering jatuh pada pola ekstraktif. Hutan dibuka, tambang digali, tapi masyarakat sekitar justru tertinggal dan lingkungan rusak. Sebab itu, dia mendorong Pemerintah bersama Pemda di Tanah Papua merancang skema pembangunan yang menempatkan masyarakat adat sebagai subjek, bukan objek.

“Kalau hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa melihat siapa yang menikmati dan apa dampaknya ke lingkungan, maka kita hanya mengulang kesalahan yang sama,” katanya.

Sementara itu, pemerhati isu kemiskinan dari Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi mengingatkan agar makna “pembangunan” di Papua tidak bergeser menjadi kepentingan pusat.

“'Pembangunan jangan sampai dimaknai demi kepentingan Jakarta di Papua, melainkan memajukan kepentingan Papua sendiri,” kata Hafidz.

Papua terang Hafidz memiliki potensi besar yang belum dimaksimalkan secara adil. Potensi hutan dan keanekaragaman hayati Papua, katanya, seharusnya bisa menjadi modal penting di tengah tren ekonomi hijau global berbasis perdagangan karbon.

“Potensi sumber daya alam seperti mineral, batubara, minyak dan gas hingga hasil hutan harus dikelola secara adil dan bertanggung jawab,” jelasnya.

Dia juga menyoroti kekhasan Papua yang memiliki banyak entitas masyarakat adat. Hafidz menekankan, keberadaan masyarakat adat harus dijaga dan dilindungi.“Jangan sampai tergusur oleh ekonomi modern yang bersifat individualistik,” tegasnya.

Hafidz menilai tantangan pembangunan Papua tidak berhenti pada capaian pertumbuhan ekonomi, karena yang lebih penting adalah bagaimana sistem ekonomi yang dibangun mampu mengadopsi karakteristik sosial dan budaya Papua.