DKI Klaim Kemiskinan Turun, Warga Near-Poor Masih Tertekan

Apabila garis kemiskinan Indonesia dinaikkan ke tingkat yang lebih realistis, jumlah penduduk miskin diperkirakan akan melonjak signifikan, baik secara nasional maupun di Jakarta.

JAKARTA — Penurunan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi rumah tangga perkotaan. Tingginya biaya hidup membuat kelompok near-poor tetap rentan terhadap guncangan seperti kenaikan harga, kehilangan pekerjaan, atau pengeluaran mendadak.

Karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu bergerak melampaui angka kemiskinan formal dengan memperkuat perlindungan sosial yang adaptif dan menjangkau kelompok rentan agar mereka tidak mudah kembali jatuh miskin.

Peneliti Ekonomi Core Indonesia, Yusuf Rendi Manilet menilai data kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) sahih secara metodologi karena pengukurannya berbasis pengeluaran rumah tangga melalui Susenas dengan garis kemiskinan absolut sekitar 925.525 rupiah per kapita per bulan. Namun, dia mengingatkan standar tersebut masih relatif minimal sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kerentanan masyarakat perkotaan, terutama di tengah tingginya biaya perumahan, transportasi, dan pangan.

“Dalam konteks kota dengan biaya hidup tinggi, terutama untuk perumahan, transportasi, dan pangan, banyak rumah tangga yang berada sedikit di atas garis tersebut sebenarnya masih sangat rentan,” jelasnya di Jakarta, Minggu (9/8).

Menurut Yusuf, penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 6,5 ribu orang dalam enam bulan merupakan perkembangan positif, tetapi lajunya relatif tipis dan belum tentu menunjukkan perbaikan kualitas hidup secara merata. Rumah tangga yang berada sedikit di atas garis kemiskinan tetap rentan kembali jatuh miskin akibat guncangan kecil, seperti kenaikan harga beras atau gangguan pekerjaan di sektor informal.

Dia juga menyoroti kondisi nasional ketika angka kemiskinan absolut menurun, tetapi rasio Gini pengeluaran meningkat, yang menunjukkan ketimpangan melebar. Di Jakarta, kelompok aspiring middle class berjumlah besar namun masih rapuh secara ekonomi. “Banyak warga tidak tergolong miskin menurut BPS, tetapi memiliki daya beli terbatas sehingga data kemiskinan resmi berpotensi understate tingkat kerentanan penduduk urban,” ujarnya.

Yusuf menyebut standar kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah umumnya lebih tinggi. Jika garis kemiskinan Indonesia dinaikkan ke tingkat yang lebih realistis, jumlah penduduk miskin diperkirakan akan melonjak signifikan, baik secara nasional maupun di Jakarta.

Karena itu, penurunan angka kemiskinan sebaiknya dibaca sebagai indikator arah positif, bukan tanda bahwa persoalan kemiskinan telah selesai. “Kebijakan perlu diperluas tidak hanya kepada penduduk di bawah garis kemiskinan, tetapi juga kelompok near-poor, melalui perlindungan sosial yang adaptif, peningkatan kualitas pekerjaan formal, serta perbaikan akses terhadap perumahan dan layanan dasar,” jelasnya.

Seperti diketahui, BPS DKI Jakarta mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 sebanyak 432,62 ribu orang, turun 6,5 ribu orang dari 439,12 ribu orang pada September 2025. Persentase kemiskinan juga turun menjadi 3,96 persen, atau berkurang 0,07 persen poin.

Standar Rendah

Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda menilai data kemiskinan resmi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan. Dia menilai standar garis kemiskinan terlalu rendah dibandingkan biaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Nailul mencontohkan, jika kemiskinan dihitung sebesar 670 ribu rupiah per kapita dan satu keluarga terdiri dari 4 orang, maka rata-rata pengeluaran keluarga berada di sekitar 2,67 juta rupiah per bulan. Dengan standar tersebut, satu orang yang bekerja dinilai tidak cukup untuk mengangkat keluarga dari status miskin. Kedua orang tua bahkan perlu bekerja, sementara kebutuhan pengasuh anak dapat menambah beban pengeluaran.