Distribusi Pendapatan dan Perbaikan Ketimpangan Ekonomi Lebih Penting bagi RI

» Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghasilkan efek pengganda (spillover effect) yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat.

JAKARTA - Penguatan sektor produktif menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi semakin mampu memperluas penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penguatan tersebut diperlukan karena sektor tradable yang selama ini menjadi kontributor terhadap produk domestik bruto (PDB) sekaligus penyerap tenaga kerja justru tumbuh di bawah rata-rata nasional.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan agenda industrialisasi harus kembali ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan ekonomi.

Komposisi sektor yang menopang pertumbuhan turut menentukan kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan memberikan efek pengganda terhadap kesejahteraan masyarakat.

Esther menjelaskan pertumbuhan ekonomi saat ini relatif lebih banyak ditopang sejumlah sektor yang bersifat non tradable, seperti informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta pengadaan listrik dan gas. Sementara sektor tradable yang berperan terhadap PDB sekaligus penyerapan tenaga kerja tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

“Akibatnya, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghasilkan efek pengganda (spillover effect) yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat,”kata Esther.

Untuk memperluas manfaat pertumbuhan, Esther menyarankan dukungan terhadap industri manufaktur diperkuat melalui perbaikan iklim investasi produktif, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta penguatan daya saing industri domestik. Penguatan tersebut diperlukan agar aktivitas ekonomi semakin mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi tinggi penting, tapi lebih penting lagi distribusi pendapatan dan memperbaiki ketimpangan ekonomi,” kata Esther.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Achmad Maruf menilai lemahnya pertumbuhan sektor tradable tidak semata-mata menunjukkan persoalan pada kinerja industri, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan ekonomi yang belum cukup kuat mendorong kegiatan produksi.

Selama biaya produksi, energi, logistik, pembiayaan, dan kepastian berusaha belum semakin kompetitif, sektor industri akan sulit tumbuh jauh lebih cepat.

Pemerintah kata Maruf juga perlu mengevaluasi kualitas investasi yang masuk. Besarnya realisasi investasi tidak otomatis memperkuat struktur perekonomian apabila investasi tersebut minim keterkaitan dengan industri domestik, menggunakan sedikit tenaga kerja, atau nilai tambah yang tercipta di dalam negeri relatif terbatas.

“Hal yang perlu kita lihat bukan hanya berapa besar investasi yang masuk, tetapi investasi itu masuk ke sektor apa, berapa tenaga kerja yang diserap, seberapa besar penggunaan input domestiknya, dan apakah kemudian melahirkan kegiatan ekonomi baru di dalam negeri,” kata Maruf.

Persoalan tersebut semakin penting karena Indonesia membutuhkan penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar bagi angkatan kerja baru setiap tahun. Jika ekspansi ekonomi lebih cepat terjadi pada sektor-sektor yang daya serap tenaga kerjanya terbatas, pertumbuhan PDB yang tinggi dapat berjalan bersamaan dengan sulitnya masyarakat memperoleh pekerjaan yang produktif dan memberikan pendapatan memadai.

Sebab itu, Maruf menilai Pemerintah perlu mulai mengukur keberhasilan investasi dan pertumbuhan tidak hanya berdasarkan nilai investasi dan angka PDB. Penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, penggunaan input domestik, serta nilai tambah yang tinggal di dalam negeri juga harus menjadi indikator utama dalam menentukan arah kebijakan ekonomi.

Ada Ekosistem

Di kesempatan lain, Dosen Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, YB. Suhartoko menilai Indonesia bergeser terlalu cepat ke struktur ekonomi berbasis jasa dan perdagangan.

“Indonesia sebenarnya belum saatnya memasuki struktur industri di mana sektor jasa dan perdagangan mempunyai kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun demikian dampak dari perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, sektor jasa dan perdagangan juga tumbuh dengan cepat, namun sayangnya tidak banyak menyerap tenaga kerja,” kata Suhartoko.

Menurut Suhartoko, evaluasi terhadap arah pembangunan dunia usaha perlu dilakukan. Kriteria utama dunia usaha ke depan, katanya, bukan hanya kontribusi terhadap PDB tetapi juga kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Jawabannya adalah mendorong dan memfasilitasi industri manufaktur dari level usaha mikro sampai dengan usaha besar,” kataSuhartoko.

Sejumlah instrumen yang bisa digunakan pemerintah antara lain dari sisi fiskal berupa insentif pajak dan subsidi. Dari sisi non-fiskal, dibutuhkan pendampingan teknis terutama sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Pendampingan dalam aspek administrasi, keuangan, teknologi dan rantai pasok,” jelas Suhartoko.

Dia juga menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas infrastruktur dan kawasan industri terpadu. Kawasan industri tidak boleh hanya dilihat dari sisi hubungan input-output antar perusahaan besar saja, tetapi harus ada keberadaan usaha kecil sampai besar dalam suatu ekosistem kawasan industri.

Di sisi permintaan, Suhartoko mendorong kebangkitan kembali budaya konsumsi produk dalam negeri. Hal itu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas produk domestik agar mampu bersaing.

“Dari sisi konsumen perlu dibangun kembali budaya mengkonsumsi barang-barang domestik dan tentu saja produk domestik juga harus berkualitas,” pungkasnya.