Pemerintah Diminta Buka Kembali Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Timur Tengah

Maka dari itu, Abdurahmam berharap KP2MI bisa segera membuka pelayanan penempatan PMI pada pemberi kerja berbadan hukum swasta di Timur Tengah tanpa membatasi jenis pekerjaan maupun gender.

Selain itu, KP2MI juga diminta agar mematuhi regulasi yang berlaku dan memangkas birokrasi penempatan yang lambat agar proses menjadi lebih mudah dan cepat.

Para ormas dan asosiasi pun menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pejabat struktural di KP2MI yang dianggap menghambat visi serta kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Tak hanya itu, ia menambahkan bahwa para pejuang hak PMI mengimbau pemerintah mendampingi dan membina P3MI yang sedang kesulitan, bukan malah mengancam menutup usaha di tengah situasi ekonomi yang menantang.

"Kami menyatakan siap mengawal dan mengawasi proses penempatan secara ketat agar keadilan dan keselamatan para pahlawan devisa benar-benar terjamin di negeri orang," tutur Abdurahman.