Pemkot Samarinda Dorong Efisiensi dan Penguatan PAD, Siasati Penurunan Anggaran

SAMARINDA - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mendorong reformasi fiskal melalui efisiensi dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD, sebagai strategi mitigasi di tengah menyempitnya kemampuan anggaran daerah demi menjamin kesejahteraan masyarakat.

Menurut Andi Harun di Samarinda Minggu (2/8), penurunan kemampuan fiskal akibat kondisi ekonomi global menuntut pemerintah daerah berani mengambil keputusan taktis yang berpihak pada rakyat.

"Tidak bisa kita paksakan semua belanja sesuai visi dan misi kepala daerah. Kita harus bisa menekan belanja, terutama yang bisa ditunda,” tegas Andi Harun dalam Dialog Publik 'Membaca Potret Fiskal Kaltim 2027' yang digagas IKA PMII Kaltim di Samarinda.

Andi Harun mengatakan persoalan angka fiskal yang rumit harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang menyentuh kehidupan manusia.

Fokus utamanya adalah memastikan uang rakyat benar-benar kembali dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

"Saya pastikan berdosa kalau APBD besar, tapi manfaatnya minim bagi masyarakat," ujar Andi Harun.

Sebagai langkah konkret dan radikal, Pemkot Samarinda memangkas habis belanja makan dan minum dinas yang sebelumnya mencapai Rp98 miliar.

Kegiatan seremonial yang tidak mendesak dievaluasi total. Selain itu, anggaran perjalanan dinas diperketat secara ekstrem hingga kini hanya dialokasikan sekitar Rp7 miliar, dengan pengelolaan terpusat di Sekretariat Daerah.

"Kalau ada kepala dinas yang mau melakukan perjalanan dinas, harus atas persetujuan kepala daerah langsung. Ini cara kita melakukan efisiensi ekstrem,” urai Andi Harun.

Aksi penghematan ini dimulai langsung dari dirinya sendiri. Sejak Januari hingga Agustus 2026, Andi Harun mengaku baru melakukan perjalanan dinas sebanyak dua kali untuk agenda yang sangat mendesak. Bahkan, saat diundang menjadi narasumber di luar daerah, ia menolak menggunakan fasilitas negara.

"Saya pakai dana pribadi. Sebagai pimpinan, kita harus bisa memberikan contoh yang baik terlebih dahulu kepada jajaran,” tuturnya.

Selain memangkas pengeluaran, Andi Harun memperkuat fondasi utama fiskal daerah melalui PAD yang saat ini berada di kisaran Rp1,2 triliun. Ia memacu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mandiri dan menjadi kekuatan ekonomi baru.

"BUMD tidak boleh lagi menjadi beban yang menyusu pada APBD, melainkan harus menghasilkan keuntungan bagi daerah," katanya.

Ia mengatakan saat ini hampir seluruh BUMD Samarinda kini telah memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

Di sisi lain, dalam menjemput hak anggaran ke pemerintah pusat, Andi Harun meminta jajarannya membawa argumen dan data yang kuat bukan sekadar keluhan politik.

Pendekatan sains dan data bersama para akademisi ini juga ia terapkan dalam menyikapi isu dana kurang salur. "Perjuangan ke pusat harus didasari platform yang jelas. Narasi yang dibawa harus didasari data yang valid sesuai kondisi objektif di lapangan, bukan sekadar narasi politik” tegas Andi Harun.

Gagasan tersebut mendapat respons positif dari Anggota DPR RI, Syafruddin. Ia mengatakan perjuangan terkait kepentingan fiskal daerah terus dilakukan di Jakarta, termasuk menyampaikan langsung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Keuangan Purbaya.

Meski memahami kondisi APBN yang sedang dihadapi pemerintah pusat, Syafruddin mengapresiasi pilihan Andi Harun untuk melakukan mitigasi fiskal di tingkat daerah.

"Kinerja Wali Kota Samarinda patut diapresiasi, para kepala daerah di Kaltim bisa belajar dari apa yang dilakukan Wali Kota Samarinda saat ini,” ujar Syafruddin.

Sebagai informasi, dialog yang dimoderatori oleh Muhammad Khaidir ini juga menghadirkan akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Saipul Bahtiar, serta Anggota Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim Sudarno, para aktivis PMII, tokoh masyarakat, dan sejumlah tamu undangan.