Melindungi Wilayah Pesisir dengan Rehabilitasi Mangrove

Penajam Paser Utara - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengatakan mangrove dapat menjadi pelindung alami kawasan pesisir sehingga mengurangi kebutuhan pembangunan infrastruktur sebagai proteksi terhadap abrasi.

Menurut Basuki, upaya membangun ketahanan pesisir selama ini umumnya mengandalkan struktur fisik atau bangunan sipil. Padahal, fungsi tersebut juga dapat dilakukan melalui struktur alami atau biologis berupa hutan mangrove.

"Kalau kita ingin membangun ketahanan pesisir, biasanya kita cenderung menggunakan struktur fisik atau civil works. Padahal, hal tersebut bisa dilakukan dengan struktur alami atau biologis, yaitu dengan mangrove," kata Basuki dalam sambutan pada Media Gathering Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu.

Ia mengatakan mangrove efektif melindungi kawasan pesisir dari abrasi yang menyebabkan berkurangnya daratan.

"Menurut saya, mangrove sangat efektif dalam melindungi pesisir dari abrasi. Jika pantai tidak dilindungi, ia akan terus terkikis oleh abrasi. Keberadaan mangrove ini mengurangi kebutuhan akan pembangunan fisik sebagai proteksi pesisir," ujarnya.

Selain melindungi kawasan pesisir, Basuki mengatakan mangrove juga dapat membantu meredam gelombang tsunami. Ia menambahkan, berdasarkan berbagai informasi dan publikasi, mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon yang lebih besar dibandingkan pohon-pohon darat.

"Mangrove memiliki manfaat yang sangat besar, terutama bagi kita di negara kepulauan ini," katanya.

Basuki menyampaikan Otorita IKN mendukung pelaksanaan program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) yang diawali di kawasan IKN. Menurut dia, program tersebut juga memberikan manfaat ekonomi melalui pelibatan petani lokal sebagai penyedia bibit mangrove.

Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) merupakan program rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Kehutanan dengan dukungan pendanaan Bank Dunia sejak 2024.

Program tersebut dilaksanakan di empat provinsi, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Riau, dan Sumatera Utara, melalui rehabilitasi mangrove, penguatan tata kelola, serta pelibatan masyarakat pesisir.