Patroli Maritim Tiongkok Makin Agresif Tekan Taiwan, Langkah Beijing Picu Kekhawatiran Strategi 'Zona Abu-Abu'
📅 Kamis, 30 Jul 2026, 00:04 WIB | Oleh: Selocahyo Basoeki Utomo SMenurut Powell, operasi yang saat ini masih dikategorikan sebagai penegakan hukum dapat dengan cepat berkembang menjadi blokade atau karantina maritim.
"Suatu hari nanti kita mungkin akan melihat kembali periode ini sebagai awal dari sebuah karantina terhadap Taiwan," ujarnya kepada Al Jazeera.
Ia mempertanyakan tahapan berikutnya setelah komunikasi radio dengan kapal-kapal sipil.
"Kapan mereka mulai menghentikan, memeriksa, atau mengalihkan kapal? Tidak perlu langkah yang terlalu besar untuk mulai menekan Taiwan terhadap kebutuhan vitalnya, seperti pasokan LNG," katanya.
Taiwan memang sangat bergantung pada jalur laut karena hampir seluruh kebutuhan energinya, termasuk gas alam cair (LNG), diimpor dari luar negeri.
Para pejabat Taiwan menyebut langkah-langkah seperti ini sebagai bagian dari taktik "zona abu-abu", yaitu serangkaian tekanan yang berada di bawah ambang konflik bersenjata. Taktik tersebut mencakup patroli maritim, pengerahan pesawat tempur dan drone, serangan siber, hingga upaya membatasi ruang diplomatik Taiwan di berbagai organisasi internasional.
Tujuannya adalah menguras sumber daya Taiwan, melemahkan moral masyarakat, serta membangun persepsi bahwa penyatuan dengan Tiongkok tidak dapat dihindari.
Penjaga pantai sebagai "angkatan laut kedua"
Chauluen Lin, pakar peperangan asimetris dari Institute for National Defense and Security Research di Taipei, mengatakan armada Penjaga Pantai Tiongkok pada praktiknya dapat dipandang sebagai "angkatan laut kedua."
Berbeda dengan banyak negara lain, Penjaga Pantai Tiongkok bukan merupakan lembaga sipil murni. Institusi tersebut berada di bawah yurisdiksi Komisi Militer Pusat melalui Kepolisian Bersenjata Rakyat, sehingga memiliki keterkaitan langsung dengan struktur militer Beijing.
Aktivitas terbaru Penjaga Pantai Tiongkok juga memicu respons bersama yang jarang terjadi dari Inggris, Jerman, dan Prancis. Pada akhir Juni, ketiga negara itu menyatakan bahwa operasi tersebut mengancam stabilitas kawasan, kebebasan navigasi, dan keselamatan pelayaran internasional.
Mereka juga menegaskan penolakan terhadap setiap upaya mengubah status quo secara sepihak melalui ancaman, penggunaan kekuatan, maupun paksaan.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pekan lalu turut menyatakan bahwa Washington tidak mendukung perluasan patroli tersebut karena berpotensi mengganggu stabilitas regional.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!