Patroli Maritim Tiongkok Makin Agresif Tekan Taiwan, Langkah Beijing Picu Kekhawatiran Strategi 'Zona Abu-Abu'

TAIPEI – Tiongkok kembali meningkatkan tekanan terhadap Taiwan dengan memperluas patroli maritim hingga ke perairan timur pulau tersebut. Langkah yang diklaim sebagai "operasi penegakan hukum maritim" itu memicu kekhawatiran para analis keamanan karena dinilai dapat menjadi tahap awal menuju blokade terhadap Taiwan.

Sepanjang Juni hingga Juli, Administrasi Keselamatan Maritim dan Penjaga Pantai Tiongkok menggelar serangkaian patroli dan operasi penegakan hukum khusus di sekitar Taiwan. Berbeda dengan patroli sebelumnya yang umumnya berlangsung di Selat Taiwan, kali ini kapal-kapal Tiongkok juga beroperasi di sisi timur pulau, wilayah yang selama ini relatif jarang disentuh.

Dari kepada Al Jazeera, menurut para analis, pergeseran tersebut memiliki makna strategis sekaligus simbolis.

K. Tristan Tang, peneliti nonresiden di National Bureau of Asian Research, mengatakan langkah Beijing menunjukkan upaya memperluas yurisdiksi administratif yang diklaimnya hingga ke perairan timur Taiwan.

"Beijing memberi sinyal bahwa mereka ingin memperluas yurisdiksi administratif yang diklaimnya ke perairan timur Taiwan, yang secara efektif mengepung Taiwan, bukan hanya mengikis ruang gerak Taiwan di Selat Taiwan," ujarnya.

Menurut otoritas Taiwan, operasi tersebut tidak hanya berupa patroli, tetapi juga mencakup permintaan informasi kepada kapal-kapal dagang mengenai asal dan tujuan pelayaran mereka.

Peningkatan aktivitas itu terjadi bersamaan dengan lonjakan kehadiran kapal Tiongkok di sekitar Taiwan dan pulau-pulau terluarnya. Taiwan mencatat 55 aktivitas kapal penjaga pantai dan kapal riset Tiongkok pada Juni, meningkat dari 30 aktivitas pada Mei.

Sebagian aktivitas tersebut berlangsung di sekitar Kepulauan Dongsha (Pratas) di Laut Tiongkok Selatan, wilayah tak berpenghuni yang dikuasai Taiwan namun juga diklaim oleh Beijing.

Pemerintah Tiongkok menyatakan operasi tersebut merupakan respons atas pembicaraan antara Jepang dan Filipina mengenai penetapan batas maritim yang dinilai melanggar "kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritim" Tiongkok.

Pada 4 Juli, Penjaga Pantai Tiongkok menegaskan operasi di timur Taiwan akan terus dilakukan untuk "melindungi kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritim Tiongkok."

Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Karena itu, Tiongkok juga mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Taiwan berada di bawah yurisdiksinya. Selain itu, Beijing juga mengklaim sebagian besar wilayah Laut Tiongkok Selatan dan Laut Tiongkok Timur, yang sebagian tumpang tindih dengan klaim Jepang, Filipina, Vietnam, Malaysia, Indonesia, dan Brunei.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok sebelumnya menyebut aktivitas di sekitar Taiwan merupakan tindakan yang sah untuk menjalankan yurisdiksi, menjaga stabilitas kawasan, serta menegakkan hukum maritim sesuai ketentuan yang berlaku.

Strategi "zona abu-abu"

Ray Powell, pendiri dan direktur proyek transparansi maritim SeaLight di Universitas Stanford, menilai peningkatan patroli tersebut merupakan bagian dari strategi yang ia sebut sebagai "strategi ular boa", yaitu upaya menekan Taiwan secara bertahap hingga kehilangan ruang geraknya.