Zelenskyy Diduga Lancarkan Operasi Bayangan Ukraina di Timur Tengah: Irak Klaim Gagalkan Misi Sabotase

BAGHDAD - Pemerintah Irak menuduh intelijen Ukraina berada di balik serangkaian operasi sabotase yang menyasar sejumlah fasilitas di negara itu. Baghdad mengklaim telah menangkap beberapa orang yang mengaku bekerja untuk kepentingan intelijen Ukraina dan merancang serangan yang kemudian akan disalahkan kepada kelompok-kelompok perlawanan Irak, dalam apa yang disebut sebagai operasi "false flag" atau bendera palsu.

Dari Military Watch Magazine, tuduhan tersebut disampaikan langsung oleh Penasihat Keamanan Nasional Irak, Qasim al-Aboudi, dalam wawancara dengan stasiun televisi Dijlah TV. Menurutnya, penyelidikan intelijen Irak terhadap sejumlah insiden keamanan mengarah pada dugaan adanya campur tangan Ukraina di wilayah Irak.

"Kami menangkap sejumlah kelompok kecil yang melakukan serangan terhadap beberapa fasilitas di Irak," ujar al-Aboudi. Ia mengatakan para tersangka mengaku menjalankan operasi tersebut untuk kepentingan Ukraina. Meski demikian, ia mengakui penyelidikan masih berlangsung dan menyebut kasus tersebut sebagai "berkas yang kompleks" sehingga memerlukan analisis lebih lanjut sebelum seluruh kesimpulan dapat dipastikan.

Al-Aboudi tidak mengungkapkan fasilitas apa saja yang menjadi sasaran maupun bukti yang mengaitkan langsung intelijen Ukraina dengan operasi tersebut. Pemerintah Irak juga belum mempublikasikan identitas para tersangka ataupun memastikan apakah proses hukum formal telah dimulai.

Jika terbukti, kasus ini akan menjadi salah satu dugaan operasi intelijen Ukraina paling signifikan di luar kawasan Eropa. Military Watch Magazine menilai tuduhan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas operasi rahasia Ukraina diduga semakin meluas ke Timur Tengah, setelah sebelumnya muncul laporan mengenai keterlibatan personel Ukraina dalam operasi di Suriah, Sudan, dan sejumlah negara Afrika Barat.

Laporan itu juga menyebut dugaan bahwa para pelaku berencana mengaitkan serangan tersebut dengan kelompok-kelompok perlawanan Irak, istilah yang umumnya merujuk pada jaringan milisi yang memiliki kedekatan dengan Iran. Langkah semacam itu, jika benar terjadi, dinilai dapat memperburuk ketegangan politik dan keamanan di kawasan.

Tuduhan Irak muncul di tengah meningkatnya tekanan Amerika Serikat terhadap Baghdad untuk membatasi pengaruh milisi yang didukung Iran. Washington dalam beberapa tahun terakhir juga telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah tokoh Irak yang dituduh membantu aktivitas Iran di kawasan.

Military Watch Magazine mengaitkan dugaan operasi di Irak dengan sejumlah operasi lain yang sebelumnya juga dituduhkan kepada Ukraina.

Pada 15 September 2024, pasukan khusus Ukraina dari Grup Khimik di bawah Direktorat Intelijen Utama (GUR) dilaporkan melakukan serangan terhadap fasilitas militer Rusia di pinggiran tenggara Aleppo, Suriah. Menurut sejumlah sumber Barat, operasi tersebut memicu ledakan besar yang diikuti ledakan susulan sehingga menyebabkan kerusakan serius. Laporan itu menyebut personel Ukraina memasuki Suriah melalui Turki dan bekerja sama dengan intelijen Turki dalam mendukung operasi drone kelompok bersenjata anti-pemerintah Suriah.

Selanjutnya, pada Oktober 2025, sejumlah laporan menyebut personel Ukraina tewas saat menjalankan operasi di wilayah Darfur, Sudan. Mereka disebut mendukung Rapid Support Forces (RSF) dalam konflik melawan pemerintah Sudan.

Sementara itu, beberapa negara Afrika Barat, terutama Mali, juga berulang kali menuduh Ukraina memberikan dukungan kepada kelompok pemberontak, khususnya dalam penggunaan drone tempur. Rekaman yang memperlihatkan anggota kelompok bersenjata berpose bersama simbol-simbol Ukraina disebut menjadi salah satu dasar tuduhan tersebut, meskipun klaim-klaim itu masih menjadi perdebatan.

Bahkan, pada Juni lalu, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Sudan menuduh Ukraina menjalankan "pekerjaan kotor" Barat di berbagai negara Afrika.

Hingga berita ini ditulis, pemerintah Ukraina belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan yang disampaikan oleh otoritas Irak. Tuduhan tersebut juga belum disertai bukti yang dipublikasikan secara terbuka, sehingga klaim dari kedua belah pihak masih menunggu perkembangan lebih lanjut.