Pangdam Udayana paparkan pembentukan Kodam Baru di NTT

DENPASAR -- Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto memaparkan percepatan pembentukan Kodam baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi 1 DPR RI.

RDP di Makodam Udayana, Denpasar, Bali, Jumat, tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Tim Reses Komisi I DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dan diikuti 33 anggota rombongan. 

Dalam pemaparannya, Pangdam IX/Udayana Piek Budyakto menegaskan NTT memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan RDTL sehingga membutuhkan sistem pertahanan yang semakin kuat, adaptif, dan responsif terhadap berbagai ancaman.

Pembentukan Kodam baru bertujuan untuk memperkuat pertahanan di wilayah perbatasan Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

Menurut Pangdam, meski kondisi keamanan di wilayah perbatasan relatif kondusif, berbagai potensi ancaman seperti penyelundupan, kejahatan lintas negara, pelintas batas ilegal hingga ancaman nirmiliter masih memerlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.

Mayjen TNI Piek Budyakto menjelaskan pembentukan Kodam baru di NTT akan memperpendek rentang kendali komando, meningkatkan efektivitas pembinaan teritorial, mempercepat respons operasional, serta memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan.

Karena itu, Kodam IX/Udayana berharap Komisi I DPR RI memberikan dukungan dari sisi kebijakan, organisasi, personel, infrastruktur, alutsista hingga anggaran agar pembentukan Kodam baru dapat segera direalisasikan.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kesiapan pertahanan dan keamanan di wilayah Kodam IX/Udayana, khususnya terkait pembentukan Kodam baru di NTT.

Ia menjelaskan pembahasan difokuskan pada penyusunan peta jalan pembentukan Kodam baru, evaluasi postur pertahanan di wilayah perbatasan RI–RDTL, serta dukungan penganggaran dan penguatan sinergi pertahanan.

Dalam kesempatan itu, Pangdam juga memaparkan progres pembentukan Kodam XXVII/Sobe Sonbai, termasuk kesiapan lahan, pembangunan markas, penyediaan personel, perlengkapan, hingga pembangunan rumah dinas. 

Nama "Sobe Sonbai" diambil dari tokoh Raja Timor sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan masyarakat NTT.

Selain aspek pertahanan, Pangdam menyampaikan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan TNI AD di Timor Tengah Utara, seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sumur bor, perbaikan sekolah dan rumah ibadah, pembangunan jalan dan jembatan, bazar murah, pembagian sembako, serta layanan pengobatan gratis.

Pangdam juga menyoroti sejumlah persoalan di kawasan perbatasan RI–RDTL yang masih memerlukan perhatian, di antaranya sengketa batas negara pada wilayah unresolved dan unsurveyed segment, potensi pelanggaran wilayah, penyelundupan lintas batas, hingga konflik sosial.

Ia berharap Komisi I DPR RI dapat membantu mendorong percepatan penyelesaian persoalan lahan di Kupang dan Nagekeo serta mendukung penyelesaian sengketa batas negara melalui mekanisme bilateral antara Indonesia dan Timor Leste.

Menanggapi paparan tersebut, Komisi I DPR RI mengapresiasi rencana pembentukan Kodam XXVII/Sobe Sonbai yang dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem pertahanan nasional, meningkatkan efektivitas pembinaan teritorial, mempercepat pengendalian operasi, dan memperkuat pengamanan wilayah perbatasan.