Pemkot Mataram Kaji Kemampuan Anggaran Pembelian Alat MRI Imbas Kerusakan Total

MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan melakukan kajian untuk menyesuaikan rencana pengadaan alat Magnetic Resonance Imaging (MRI) di RSUD H Moh Ruslan Mataram dengan kemampuan fiskal daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri di Mataram, Minggu (19/7), mengatakan kebutuhan anggaran yang besar membuat pengadaan alat MRI harus dikaji lebih lanjut dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.

"Untuk melakukan pengadaan, kami harus lihat kondisi anggaran belanja daerah apakah memungkinkan untuk dibeli tahun ini atau tidak," katanya.

Dia mengatakan hal tersebut menyikapi kerusakan alat MRI di RSUD H Moh Ruslan Mataram sehingga membuat pasien yang membutuhkan pemeriksaan itu harus dirujuk ke luar daerah.

Ia mengatakan pengadaan alat MRI tetap menjadi perhatian pemerintah, akan tetapi realisasinya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah dan hasil pembahasan APBD perubahan.

Direktur RSUD H Moh Ruslan Kota Mataram dr Eka Nurhayati mengatakan alat pemindaian medis itu dilaporkan telah rusak selama beberapa bulan dan tidak dapat diperbaiki lagi karena faktor usia sehingga berdampak langsung terhadap pelayanan rumah sakit.

Kondisi tersebut semakin menyulitkan karena alat MRI di RSUD Provinsi NTB yang selama ini menjadi tujuan rujukan juga mengalami kerusakan, sehingga pasien yang membutuhkan tindakan MRI terpaksa dirujuk ke luar daerah, termasuk ke Bali.

"Dengan kerusakan MRI di RSUD Mataram, pasien kami rujuk ke luar daerah sebab di NTB tidak ada lagi rumah sakit yang punya MRI," katanya.

Menurutnya, untuk pengadaan alat MRI baru sejauh ini belum diusulkan karena membutuhkan anggaran yang besar. Apalagi, pemeriksaan MRI dalam skema BPJS Kesehatan merupakan bagian dari paket pembiayaan layanan sehingga tidak diklaim secara terpisah.

"Untuk membeli MRI membutuhkan anggaran besar. Bahkan dari spesifikasi yang ada harganya bisa mencapai Rp35 miliar, ayo dari mana kita dapat anggaran sebesar itu," katanya.

Namun demikian, pihaknya berharap, kerusakan MRI tersebut bisa menjadi atensi pemerintah daerah agar dapat memudahkan pasien dan mengoptimalkan layanan. Ant