Pangkas Dana Seremonial, Pemkab Kulon Progo Bagi-Bagi Miliaran Rupiah Langsung ke Kecamatan!

KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, resmi mengalokasikan dana pembangunan berbasis kewilayahan di setiap kapanewon (kecamatan) berkisar Rp1,3 miliar sampai Rp1,5 miliar sebagai langkah strategis untuk mewujudkan keseimbangan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Bupati Kulon Progo Agung Setyawan di Kulon Progo, Minggu, mengatakan kebijakan ini merupakan terobosan untuk mengatasi kendala keterbatasan anggaran yang selama ini menghambat percepatan pembangunan infrastruktur fisik.

"Sebagai langkah terobosan, kita buat keseimbangan dana kewilayahan. Sekarang para panewu (camat) kita bekali anggaran rata-rata Rp1,3 miliar hingga Rp1,5 miliar untuk dirembuk bersama para lurah, sehingga kita bisa menentukan fokus dan lokus pembangunan secara merata," kata Agung.

Bupati Kulon Progo Agung Setyawan mengatakan Pemkab Kulon Progo sedang menggalang aspirasi masyarakat melalui Forum Urun Rembuk, seperti Kapanewon Galur.

Forum ini digelar secara serentak di tiga kapanewon, yakni Galur, Kokap, dan Sentolo, sebagai wadah sinkronisasi aspirasi antara pemerintah kalurahan (kelurahan), Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal), dan jajaran pemerintah daerah.

Ia menambahkan bahwa pihaknya sengaja menerapkan pola jemput bola dengan menerjunkan langsung jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke lapangan untuk memetakan skala prioritas yang paling mendesak bagi masyarakat.

"Pembangunan harus mengedepankan skala prioritas yang mendongkrak pertumbuhan wilayah, khususnya ekonomi masyarakat," katanya.

Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa pemkab melakukan efisiensi anggaran secara ketat di tingkat kabupaten. Anggaran kegiatan seremonial yang dinilai kurang prioritas telah dialihkan sepenuhnya untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur publik.

"Anggaran seremonial atau upacara yang kurang penting sudah dialihkan untuk pembangunan infrastruktur," tegas Ambar saat menanggapi aspirasi warga di Kapanewon Kokap.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kulon Progo Triyono menyoroti tantangan penurunan transfer dana dari pemerintah pusat. Meski demikian, ia memastikan Pemkab tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur dengan menyusun skala prioritas yang lebih tajam.

Terkait beban masyarakat, Triyono menegaskan komitmen Pemkab untuk tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada periode kebijakan saat ini. Jika nantinya diperlukan penyesuaian, ia menjamin kenaikan tidak akan melebihi 25 persen sesuai kesepakatan dengan DPRD.

"Melalui sinergi antarlembaga dan kebijakan dana kewilayahan ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo optimistis dapat mempercepat pembangunan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat kalurahan guna mewujudkan kesejahteraan yang merata," katanya.