Pemprov DKI Komitmen Perluas Akses Pendidikan lewat Beasiswa hingga S3

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen memperluas akses pendidikan bagi warga lewat program bantuan pendidikan seperti beasiswa mulai dari jenjang sekolah dasar (SD), hingga program magister (S2) dan doktor (S3).

"Yang saya senang adalah untuk KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul), kalau dulu hanya untuk S1, maka sejak saya menjabat, saya izinkan untuk S2 dan S-3," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam peresmian gedung SMP dan SMA Labschool Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (16/7).

Pramono menyebut, pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Jakarta.

"Pendidikan adalah salah satu hal yang betul-betul mendapatkan perhatian ataupun atensi saya pribadi. Maka, Jakarta sekarang ini termasuk yang memberikan beasiswa terbanyak di Republik Indonesia ini," ujar Pramono.

Jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk siswa SD hingga SMA saat ini mencapai 707.477 orang. Sementara itu, penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) berjumlah 15.825 mahasiswa, dengan salah satu penerima terbanyak berasal dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Pramono menyebut, salah satu kebijakan baru yang diterapkan pada masa kepemimpinannya adalah memperluas cakupan KJMU. Kebijakan itu diambil agar masyarakat Jakarta memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing melalui pendidikan tinggi.

Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyiapkan program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) DKI Jakarta yang akan mulai berjalan pada 2027. Program tersebut akan dikelola bersama Pemerintah Pusat sebagai beasiswa bagi mahasiswa Jakarta yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

"Memang di tahap awal ini, kami baru bisa memberangkatkan kurang lebih 50 sampai 75 mahasiswa yang akan sekolah di luar negeri," ucap Pramono.

Syarat utama penerimaan LPDP Jakarta, kata Pramono yakni memiliki KTP DKI Jakarta, telah diterima di perguruan tinggi yang berkualitas, dan berasal dari keluarga kurang mampu.

Selain memperluas akses pendidikan tinggi, Pemprov DKI Jakarta juga melanjutkan program pemutihan ijazah bagi warga yang ijazahnya masih tertahan akibat kendala administrasi dan biaya.

Program yang bekerja sama dengan Baznas (BAZIS) DKI Jakarta itu telah membebaskan sekitar 6.200 ijazah pada tahun lalu. Jumlah yang hampir sama juga ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun ini, dengan Pemprov DKI mengambil alih penyelesaian kewajiban administrasi maupun keuangan agar ijazah dapat kembali kepada pemiliknya.

"Jakarta sekarang ini memberikan kontribusi 16,67 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dengan pertumbuhan ekonomi Jakarta 5,59 persen. Dan Alhamdulillah, walaupun ada pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang tinggi, efisiensi yang tinggi, hal yang berkaitan dengan pembangunan di Jakarta sekarang ini relatif berjalan sesuai yang kami rencanakan," kata Pramono.