DPR Tekankan Pentingnya Keselamatan Masyarakat dalam Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi

SLEMAN - Komisi IV DPR RI menekankan pentingnya keselamatan masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Ketegasan juga diperlukan terhadap aktivitas yang dilarang karena berisiko terhadap keselamatan dan kelestarian kawasan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, saat kunjungan ke Sleman, Jumat (10/7) lalu.

Kunjungan membahas pengelolaan kawasan konservasi, mitigasi bencana, pendakian, serta penanganan penambangan ilegal.

"Ketika pemerintah atau kepala Balai Taman Nasional sudah memutuskan pendakian itu tidak diizinkan, tentu dengan pertimbangan, terutama soal keselamatan. Oleh karena itu harus ada ketegasan, tidak boleh ya tidak boleh, titik, jangan ada lagi pakai komanya," ujar Alex

Menurut dia, pembatasan aktivitas di kawasan Merapi harus disertai solusi bagi masyarakat sekitar sebab sebagian masyarakat selama ini menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas di kawasan tersebut.

"Kalau sudah dilarang, berarti itu dengan pertimbangan, tapi tidak boleh juga pemerintah melarang tanpa solusi. Karena itu, ketika pelarangan diterbitkan, harus disertai dengan opsi-opsi agar masyarakat sekitar mendapatkan penghasilan dari Merapi ini, tapi yang aman," kata dia.

Komisi IV DPR juga mendorong penguatan penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan ilegal di kawasan Merapi. Aktivitas tersebut dinilai dapat mengancam kelestarian kawasan konservasi dan keselamatan masyarakat.

Alex meminta Kementerian Kehutanan bersama aparat penegak hukum bertindak proaktif menangani aktivitas ilegal. Pengelolaan TNGM harus tetap mengedepankan keselamatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. ils/I-1