Menteri PKP: Provinsi Jabar Terima Alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Terbesar

JAKARTA – Provinsi Jawa Barat (Jabar) memperoleh alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terbesar secara nasional pada 2026. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengatakan Jabar memperoleh alokasi BSPS sebanyak 42.508 unit pada tahun ini. Menurut dia, jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi yang diterima provinsi tersebut pada tahun sebelumnya.

Maruarar mengatakan program BSPS menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Menurut dia, pelaksanaan program harus mengedepankan prinsip gotong royong, transparansi, dan akuntabilitas.

“Kami ingin setiap rupiah uang negara dikelola secara profesional, transparan, dan tepat sasaran,” ujar dia, Senin (6/7). “Program ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil yang membutuhkan rumah layak huni.”

Menteri sempat meninjau pembangunan rumah milik warga bernama Rian Suristiawan di Kabupaten Sumedang, Jabar, Minggu (5/7). Rumah tersebut tengah direnovasi melalui program BSPS setelah sebelumnya dinilai tidak layak huni.

Pembangunan rumah tersebut dimulai sejak 20 Juni 2026 dan progres pekerjaannya telah mencapai sekitar 50 persen. Ditargetkan proses renovasi rumah tersebut selesai pada akhir Agustus 2026.

Selain meninjau pembangunan rumah, Maruarar juga menyaksikan pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) sebagai mekanisme pengadaan material. Proses tersebut diikuti dua toko bangunan dengan total pagu anggaran mencapai Rp280 juta.

Pelaksanaan PTT ini menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp6,3 juta melalui proses negosiasi terbuka. Seluruh hasil efisiensi tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan.

"Kalau ada efisiensi, manfaatnya harus kembali kepada rakyat,” kata Ara, panggilan akrabnya. “Tambahan anggaran itu digunakan untuk menambah kualitas rumah sehingga masyarakat memperoleh manfaat yang lebih besar.”

Menteri mengatakan program BSPS juga bertujuan menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal. Menurut dia, pelaksanaannya perlu melibatkan tukang bangunan, toko material, jasa angkutan, dan pendamping setempat.

"Mulai dari tukang, toko bangunan, pendamping, sampai sopir angkutan akan memperoleh manfaat dari program ini,” ujar dia. “Berdayakan masyarakat lokal sehingga uang berputar di daerah dan membuka lapangan pekerjaan.”

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Herman Suryatman, mengatakan peningkatan alokasi BSPS memberikan dampak ekonomi yang luas. Menurut dia, program tersebut berpotensi melibatkan sekitar 127 ribu tenaga kerja melalui pembangunan rumah di berbagai daerah.

“Program ini memiliki multiplier effect yang sangat besar,” ujar dia. “Jika satu rumah melibatkan tiga orang tukang, maka ada sekitar 127 ribu tenaga kerja yang terlibat.”

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menambahkan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan program BSPS di wilayah kerjanya. Menurut dia, Pemkab Sumedang juga menggerakkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu renovasi 100 rumah masyarakat.

“Program ini sangat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi kemiskinan,” ujar dia. “Kami juga menggerakkan dukungan CSR membantu renovasi 100 rumah dengan nilai bantuan masing-masing Rp5 juta.” ils/I-1