Wamendagri Akhmad Wiyagus Desak Kepala Daerah Aktifkan Kepemimpinan Adaptif

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menerapkan skema pembiayaan kreatif atau creative financing sebagai strategi memperkuat pembangunan daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah mampu menghadapi tantangan ekonomi global tanpa bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pernyataan itu disampaikan Wiyagus saat menjadi narasumber dalam Workshop Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah melalui Creative Financing terhadap Pengaruh Efisiensi Tahun 2026 di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Jumat (3/7). Menurutnya, kondisi ekonomi yang dinamis menuntut kepala daerah memiliki pola kepemimpinan yang adaptif dan mampu menghadirkan berbagai inovasi pembiayaan.

"Kita tahu di tengah efisiensi tahun 2026 memang kepala daerah sekarang ini dituntut untuk benar-benar bisa mengimplementasikan apa yang dinamakan adaptive leadership di tengah gejolak eskalasi geopolitik global yang susah diprediksi," ujarnya.

Wiyagus menjelaskan, salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah mengoptimalkan aset-aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Berbagai lahan maupun fasilitas milik pemerintah yang belum produktif dapat dikelola melalui kerja sama dengan pihak ketiga sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

Menurutnya, pengelolaan aset yang tepat tidak hanya mengurangi beban anggaran pemerintah daerah, tetapi juga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki sumber pembiayaan baru untuk mendukung pembangunan tanpa harus selalu mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat.

Sebagai contoh, Wiyagus menyoroti keberhasilan pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang menerapkan konsep creative financing. Melalui kerja sama dengan klub sepak bola Persib Bandung, biaya perawatan stadion tidak lagi sepenuhnya menjadi tanggungan pemerintah daerah dan bahkan mampu memberikan nilai ekonomi.

Ia menilai pola serupa dapat diterapkan di berbagai daerah sesuai dengan potensi masing-masing. Pemerintah daerah didorong untuk melihat aset yang dimiliki sebagai sumber pendapatan baru apabila dikelola secara profesional dan melibatkan mitra strategis.

"Jadi kalau bicara creative financing sudah ideal. Jadi, bagaimana lahan tidur yang menjadi aset-aset pemerintah daerah ini benar-benar bisa diberdayakan, bisa menghasilkan profit lah ya untuk menambah PAD," tegasnya.

Wiyagus juga menilai Kota Jambi memiliki peluang besar untuk mengembangkan skema pembiayaan kreatif tersebut. Menurutnya, kombinasi kepemimpinan yang berasal dari latar belakang birokrasi dan dunia usaha menjadi modal penting untuk menghadirkan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain memanfaatkan aset daerah, ia mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Jambi memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut dinilai dapat mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kemandirian fiskal daerah di tengah tantangan ekonomi saat ini.

"Harapan kita tentunya pemberdayaan pihak ketiga juga ikut bertanggung jawab untuk membangun Kota Jambi ini menjadi kota yang tidak hanya berpikir konvensional lagi, tidak terlalu tergantung kepada pemerintah pusat," pungkasnya.

Workshop tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara inovatif dan berkelanjutan. Melalui penerapan creative financing, pemerintah berharap daerah mampu menciptakan sumber pembiayaan alternatif yang mendukung pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, jajaran staf ahli dan asisten di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, serta para camat dan lurah se-Kota Jambi. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih inovatif dan berdaya saing.