Rakernas APEKSI XVIII Hasilkan 10 Rekomendasi, Wali Kota Minta Pemerintah Pusat Perkuat Dukungan ke Daerah

Medan - Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang dilaksanakan di Kota Medan menghasilkan 10 rekomendasi yang akan disampaikan ke pemerintah pusat.

Ketua Umum APEKSI Eri Cahyadi mengatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil kesepakatan seluruh peserta terkait pembangunan daerah di wilayah masing-masing.

"Dengan harapan, dengan kekurangan-kekurangan yang ada yang ada di setiap kota, rekomendasi ini untuk menyampaikan solusinya," ujar Eri dalam temu pers usai Penutupan Rakernas APEKSI di Medan, Kamis (2/7).

Eri mengatakan 10 rekomendasi hasil kegiatan nasional tersebut yakni penguatan kapasitas fiskal dan reformasi hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah; penataan kebijakan aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; fleksilibitas belanja daerah.

Selanjutnya, kata dia, terkait penguatan tata program strategis nasional dan percepatan infrastruktur dan konektivitas wilayah; transformasi tata kelola pemerintahan dan digitalisasi layanan publik.

"Keenam, kami juga merekomendasikan terkait penguatan ketahanan lingkungan dan kota berkelanjutan, dan ketujuh tentang penguatan ekonomi lokal dan pembangunan inklusif," kata dia.

Selain itu, Eri menambahkan wali kota seluruh Indonesia merekomendasi terkait penguatan tata ruang kerja sama daerah pembangunan kewilayahan dan rekomendasi tentang advokasi hukum dan mitigasi.

"Dan terakhir terkait tentang tentang pelibatan anak muda setiap kegiatan nasional, di setiap kegiatan APEKSI anak muda se Indonesia," kata dia.

Ia berharap rekomendasi dari wali kota seluruh Indonesia tersebut dapat diakomodir pemerintah pusat demi mengoptimalkan program-program nasional di wilayah masing-masing.

"Nanti kita sampaikan rekomendasi itu ke pemerintah pusat termasuk dengan kementerian-kementerian," ujarnya,

Rakernas XVIII APEKSI di Kota Medan yang berlangsung pada 1Juli-2 Juli 2026 ditutup Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono