Pemkot Bengkulu Bentuk Tim Khusus Awasi PPDB dan Awal Tahun Ajaran 2026.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala ke sekolah-sekolah, selama momentum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan awal tahun ajaran 2026.

"Langkah preventif ini diambil agar tidak ada celah praktik pungutan liar (pungli) berkedok seragam yang dapat membebani finansial wali murid," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bengkulu Ilham Putra di Bengkulu, Jumat.

Dengan adanya tim tersebut, seluruh kepala sekolah dan komite diminta untuk mematuhi secara kolektif terhadap aturan yang ada.

Hal tersebut dilakukan guna menjaga agar iklim dunia pendidikan di Kota Bengkulu tetap sehat, transparan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memicu beban ekonomi baru.

Selain itu, Dinas Dikbud Kota Bengkulu juga telah mendirikan posko pengaduan khusus bagi masyarakat selama pelaksanaan SPMB tahun 2026 tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Dengan adanya posko pengaduan tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah kota dalam memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan transparan, bersih, serta bebas dari praktik pungutan liar (pungli), gratifikasi, maupun titipan siswa.

"Kami ingin memastikan pelaksanaan SPMB berjalan bersih dan transparan. Jika ada laporan masyarakat terkait dugaan pungli, gratifikasi, atau pelanggaran lainnya, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," sebut Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bengkulu Medy Pebriansyah.

Pembukaan posko pengaduan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari komitmen Pemerintah Kota Bengkulu dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang akuntabel.

Ia menyebut, posko pengaduan tersebut akan menjadi wadah bagi orang tua maupun calon peserta didik untuk menyampaikan keluhan, kendala, ataupun laporan dugaan pelanggaran selama pelaksanaan SPMB berlangsung.

Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku, dan pemerintah kota juga tidak akan memberikan toleransi kepada oknum yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB.

Medy menerangkan bahwa pemerintah telah mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SPMB agar menjalankan tugas sesuai aturan, dan jika ditemukan oknum aparatur sipil negara (ASN) maupun pihak sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi tegas.

"Kami tidak akan melindungi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran. Jika memang ada oknum yang bermain dalam proses SPMB, tentu akan diproses dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku," katanya.