Indonesia Gandeng Jerman, Bank Dunia, dan Norwegia Percepat Rehabilitasi Mangrove

Tanjung Selor, Kaltara - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjalin kerja sama internasional untuk mengelola dan merehabilitasi hutan mangrove.

Kerja sama itu kata Direktur Rehabilitasi Mangrove, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut, Nikolas Nugroho Surjobasuindro, dilakukan karena Pemerintah Indonesia menyadari adanya keterbatasan-keterbatasan dalam pengelolaan mangrove.

“Pengelolaan mangrove tentunya membutuhkan pendanaan yang tidak kecil. Sehingga kita menjalin kerja sama dengan berbagai institusi atau negara lain secara internasional untuk berinvestasi atau memberikan kontribusinya terhadap pengelolaan mangrove di Indonesia,” ujarnya di Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (2/7).

Salah satu program yang dilaksanakan Kemenhut, sebutnya, yaitu Forest Programme (FP) VI yang merupakan kerja sama bilateral Indonesia-Jerman dan itu telah berlangsung lama dalam memfasilitasi konservasi, restorasi, serta pengelolaan pilot mangrove untuk mendukung kelestarian mangrove di Indonesia.

“Salah satunya adalah FP VI yang founding donornya adalah KfW Development Bank (bank pembangunan Jerman),” katanya.

KfW Jerman ini, lanjutnya, sudah banyak membantu Indonesia mulai dari FP I, sekarang FP VI dan nanti ke depan akan ada FP VII dengan bidang yang berbeda-beda.

“Khusus untuk mangrove, ini difasilitasi dan diakomodasi dalam FP VI dengan kegiatannya mengambil lokasi sasaran di empat provinsi dan salah satunya adalah Provinsi Kaltara,” ungkapnya.

Karena itu, kata Nikolas, Kemenhut berharap bahwa dengan adanya dukungan dari FP VI ini nantinya bisa mendukung pemulihan ekosistem mangrove di Indonesia.

“Ada juga kegiatan-kegiatan yang dialokasikan tidak hanya di aspek fisik dalam hal ini pemulihan rehabilitasi mangrove, tetapi juga kegiatan-kegiatan nonfisik,” ujarnya.

Lebih lanjut Direktur Rehabilitasi Mangrove juga menyampaikan bahwa dukungan tidak hanya berasal dari KfW, tapi di Kaltara khususnya juga ada dukungan dari Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) dari Bank Dunia.

“Saat ini juga sedang berlangsung adalah pendanaan melalui kegiatan FOLU Net Sink yang kontribusi pendanaannya saat ini berasal dari Negara Norwegia,” katanya.

Menurutnya, dukungan bantuan ini di satu sisi hal positif bagi pemerintah daerah untuk dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin demi perbaikan lingkungan, khususnya mangrove.

Tetapi di lain sisi juga, lanjutnya, menjadi tantangan ke depan menyinergikan dukungan bantuan-bantuan ini untuk keberlanjutan pengelolaan mangrove yang berkontribusi positif terhadap masyarakat di sekitar mangrove, khususnya di Kaltara.

“Sinergi itu penting, karena dukungan ini tidak hanya dari kita dari Kemenhut. Kami harapkan juga ini bisa menjadi pemantik nanti ke depannya agar kementerian-kementerian yang lain yang punya atensi terhadap mangrove,” tuturnya.

Kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan mangrove saat ini menjadi atensi bagi pemerintah, sebab karena adanya ancaman perubahan iklim. Atensi tidak hanya datang dari Pemerintah Indonesia, tapi negara-negara lain pun tertuju ke Indonesia.

“Yang perlu kita sadari adalah mangrove di Indonesia itu adalah mangrove terluas di dunia. Luasnya 3,4 juta hektare. Itu dengan porsi 23 persen dari keseluruhan mangrove dunia,” katanya.