Pemkab Purbalingga Perkuat Kolaborasi Multi-Pihak untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

Purbalingga - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga, Jawa Tengah, memperkuat kolaborasi multi-pihak melalui Gerakan Purbalingga Gotong Royong guna mempercepat penanganan kemiskinan agar program berjalan terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Dalam Sosialisasi Gerakan Purbalingga Gotong Royong di Purbalingga, Kamis (2/7), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Purbalingga Suroto mengatakan gerakan tersebut menyinergikan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari dunia usaha, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), lembaga filantropi, perguruan tinggi, media, hingga masyarakat dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan.

"Permasalahan kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Dunia usaha memiliki peran yang sangat strategis melalui program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) yang terarah dan bersinergi dengan program pembangunan daerah," katanya.

Ia mengakui angka kemiskinan di Purbalingga turun dari 16,23 persen pada 2021 menjadi 12,55 persen pada 2025, namun pemkab masih memfokuskan intervensi di 14 desa prioritas yang menghadapi berbagai persoalan dasar.

Secara keseluruhan di 14 desa prioritas itu terdapat 454 rumah tidak layak huni, 3.470 rumah belum memiliki akses air bersih, 893 rumah belum memiliki jamban, 198 anak tidak sekolah, 6.136 warga belum bekerja, serta 819 penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian.

Menurut dia, kontribusi TJSL badan usaha, badan usaha milik daerah (BUMD), dan Baznas selama lima tahun terakhir telah mencapai lebih dari Rp30,7 miliar, tetapi potensi tersebut masih dapat ditingkatkan karena belum seluruh perusahaan dan lembaga filantropi terintegrasi dalam satu sistem kolaborasi.

"Yang kita bangun ini agar bagaimana setiap rupiah CSR (Corporate Social Responsibility atau TJSL) yang disalurkan benar-benar tepat sasaran, dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat," katanya.

Ia mengatakan seluruh program bantuan akan mengacu pada Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Sipinter) sebagai basis data penerima manfaat sehingga bantuan lebih tepat sasaran dan tidak terjadi duplikasi.

Pemkab Purbalingga juga tengah menyiapkan Forum TJSL Badan Usaha (Forum TJSL-BU) sebagai wadah koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha agar program TJSL selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Menurut dia, TJSL merupakan investasi sosial yang dapat diwujudkan melalui pelatihan kerja, perluasan kesempatan kerja, pendampingan UMKM, pemberian beasiswa, pembangunan rumah tidak layak huni, penyediaan air bersih dan sanitasi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain dunia usaha, Gerakan Purbalingga Gotong Royong juga melibatkan perguruan tinggi melalui kuliah kerja nyata tematik, riset berbasis data, dan pendampingan masyarakat.