Investasi Berkelanjutan Perlu Tata Kelola

Depok – Penguatan tata kelola lingkungan berbasis data dinilai menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Di tengah meningkatnya arus investasi, pengelolaan lingkungan yang transparan dan terukur dinilai tidak lagi menjadi pelengkap, melainkan kebutuhan utama agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.

Dikutip dari Antara, Guru Besar Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, Prof. Eddy Setiadi Soedjono, mengatakan kawasan industri saat ini harus mampu menerapkan sistem manajemen lingkungan yang didukung data ilmiah dan pemantauan berkelanjutan.

"Kawasan industri kini tidak lagi hanya mengandalkan kelengkapan infrastruktur dan utilitas semata, melainkan juga harus mampu membangun manajemen lingkungan yang terukur dan transparan," kata Eddy di Depok, Selasa (30/6).

Menurutnya, kondisi lingkungan, khususnya di kawasan industri dan pesisir, tidak dapat dinilai hanya melalui pengamatan sesaat karena dipengaruhi berbagai faktor yang saling berinteraksi.

"Oleh karena itu diperlukan monitoring jangka panjang, data berkala, serta kajian multidisiplin sebelum menarik kesimpulan mengenai kondisi lingkungan suatu kawasan. Pendekatan berbasis data menjadi landasan penting agar setiap kebijakan pengelolaan lingkungan dilakukan secara objektif, terukur, dan berkelanjutan," ujarnya.

Pandangan tersebut disampaikan dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang digelar PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) selaku pengelola Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik.

Sebagai implementasi pengelolaan berbasis data, pengelola KEK Gresik secara rutin melakukan pemantauan kualitas lingkungan melalui laboratorium terakreditasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Upaya tersebut juga diikuti rehabilitasi ekosistem pesisir melalui penanaman 1.000 bibit mangrove, pelepasan 1.000 benih ikan, dan 100 benih kepiting, serta penguatan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis prinsip environmental, social, and governance (ESG).

Sementara itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menilai keterlibatan dunia usaha menjadi kunci percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui kolaborasi lintas sektor.

"Keberhasilan SDGs tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak inisiatif yang kita jalankan, tetapi oleh seberapa kuat kita mengubah cara pembangunan bekerja," kata Deputi Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali.

Ia menegaskan SDGs telah menjadi bagian dari arah pembangunan nasional dan hanya dapat dicapai melalui sinergi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, serta media.

"SDGs akan tercapai apabila pemerintah, dunia usaha, filantropi, akademisi, masyarakat sipil, dan media bergerak bersama dalam satu arah, yaitu menciptakan nilai ekonomi sekaligus memperkuat kualitas hidup, lingkungan, dan tata kelola," ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menilai praktik bisnis berkelanjutan kini menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan dan perekonomian nasional.

"Keberlanjutan bukan lagi sekadar komitmen, tetapi telah menjadi bagian dari strategi bisnis yang menentukan daya saing perusahaan," ungkap Shinta.