BPK Babel: Tindak Lanjut Rekomendasi Bangka Tengah Lampaui Rata-Rata Nasional

BABEL - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan bahwa persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah hingga Semester II 2025 telah melampaui rata-rata nasional, Rabu (24/6). 

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Flora Anita Diassari di Pangkalpinang, Rabu, mengatakan capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

"Hingga Semester II 2025, persentase tindak lanjut rekomendasi Kabupaten Bangka Tengah sudah berada di atas persentase nasional," ujarnya

Dia mengatakan hal tersebut saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2025.

Namun demikian, kata dia, karena belum mencapai 100 persen maka Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dapat mengambil langkah percepatan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Ia mengatakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Menurut dia, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD dan BPK perlu terus diperkuat agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat dituntaskan sesuai ketentuan.

Flora mengatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan tujuan akhir pengelolaan keuangan daerah, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat

Menurut dia, opini WTP harus menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan serta efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan publik.

Ia menegaskan keberhasilan mempertahankan opini WTP perlu diiringi dengan penyelesaian seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, transparan, dan akuntabel.