Pemerintah Diminta Perkuat Program Magang agar Terhubung Langsung ke Dunia Kerja

Jakarta – Pemerintah diminta memperkuat program magang dan pelatihan vokasi agar tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan, tetapi juga benar-benar terhubung dengan kebutuhan dunia kerja. Pengamat menilai, tanpa mekanisme penyaluran dan pendampingan yang efektif, program magang berisiko tidak memberikan dampak optimal terhadap penyerapan tenaga kerja. Karena itu, kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, industri, dan lembaga pelatihan dinilai penting agar peserta magang dapat terserap ke pasar kerja dan memperoleh peningkatan pendapatan secara berkelanjutan.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai program magang dan pelatihan vokasi memiliki potensi besar dalam memperkuat konsumsi rumah tangga dalam jangka panjang melalui peningkatan akses pekerjaan dan pendapatan masyarakat.

Program tersebut menjadi salah satu bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah pada semester II 2026 yang bertujuan menjaga daya beli sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ketika stimulusnya sudah dilepas, mereka sudah mendapatkan cantolan pekerjaan yang lebih baik dan income yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Itu yang diharapkan sebetulnya dari program magang dan vokasi,” kata Faisal di Jakarta, Selasa (23/6).

Menurut dia, efektivitas program magang dan vokasi tidak hanya bergantung pada pelatihan keterampilan semata, tetapi juga pada kemampuan pemerintah memastikan peserta benar-benar terserap ke dunia kerja. Hal ini membutuhkan mekanisme penyaluran, pendampingan, serta koneksi yang kuat antara lulusan program dengan perusahaan atau pemberi kerja.

Faisal menilai, jika hal tersebut dapat berjalan optimal, maka dampak jangka panjangnya bukan hanya pada peningkatan pendapatan individu, tetapi juga penguatan konsumsi rumah tangga secara nasional.

Di sisi lain, ia menyoroti bahwa paket stimulus ekonomi semester II 2026 yang totalnya mencapai Rp26,34 triliun masih didominasi oleh bantuan jangka pendek. Komponen terbesar berasal dari bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun, disusul program magang dan vokasi sebesar Rp6,26 triliun, serta insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun.

“Artinya stimulus yang diberikan ini memang bisa dikatakan mendorong konsumsi, tapi dari sisi signifikansi dan juga distribusi masih banyak catatannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, stimulus tersebut memang berpotensi menjaga konsumsi dalam jangka pendek, namun efeknya tidak akan bertahan lama karena akan berakhir seiring dengan selesainya program bantuan. Selain itu, kondisi kelas menengah yang masih tertekan juga menjadi tantangan tersendiri.

Menurut Faisal, daya beli masyarakat kelas menengah saat ini cenderung melemah, bahkan sebagian mengalami penurunan kelas ekonomi akibat tekanan pendapatan. Kondisi ini membuat konsumsi rumah tangga lebih banyak ditopang oleh kelompok berpendapatan atas.

“Kalau stimulus dalam implementasi penyalurannya tidak efektif, kemudian kalau kita lihat magnitude-nya kan cuma Rp26 triliun, bisa jadi belum mengompensasi kenaikan biaya riil yang terjadi dari sisi inflasi,” kata Faisal.

Ia juga memperkirakan konsumsi rumah tangga pada semester II 2026 masih akan menghadapi tekanan dari berbagai faktor eksternal, seperti potensi kenaikan inflasi akibat harga energi global dan pelemahan nilai tukar rupiah. Kedua faktor tersebut dapat menekan daya beli, terutama pada kelompok menengah ke bawah.

Meski demikian, ia tetap melihat adanya potensi pertumbuhan konsumsi secara agregat yang diperkirakan berada di kisaran 5 persen. Namun, tanpa stimulus pemerintah, pertumbuhan tersebut berpotensi lebih rendah.

Tawaran Pekerjaan