Kemendagri Gandeng Kepala Daerah se-Tanah Papua Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama para kepala daerah se-Tanah Papua menegaskan komitmennya untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura, Senin (22/6).

Komitmen bersama tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pendataan berjalan optimal di seluruh wilayah Papua. Hasil sensus nantinya akan menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan perencanaan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Mendagri mengajak seluruh gubernur dan wakil gubernur se-Tanah Papua untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, program yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut memiliki manfaat besar bagi pemerintah daerah dalam memperoleh data yang akurat dan komprehensif.

"Saya mohon dengan hormat kita dukung Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS di Indonesia, khususnya di Papua Raya," ujar Mendagri.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 telah dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sejak 15 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Pendataan tersebut mencakup berbagai aktivitas ekonomi serta kondisi sosial ekonomi keluarga dan rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Amalia, keberhasilan sensus membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah. Karena itu, BPS mengharapkan kolaborasi yang kuat agar proses pendataan dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas.

"Oleh sebab itu, kami dari BPS memohon dukungan dari Bapak Mendagri dan juga Bapak/Ibu Kepala Daerah, terutama di Tanah Papua untuk kita bisa bersama-sama, untuk kita menyukseskan Sensus Ekonomi 2026," ujar Amalia.

Dukungan terhadap pelaksanaan sensus tersebut mendapat respons positif dari seluruh kepala daerah yang hadir. Mereka menyatakan kesiapan untuk membantu menyukseskan program pendataan nasional tersebut di wilayah masing-masing.

Komitmen itu disampaikan antara lain oleh Mathius D. Fakhiri, Mohamad Lakotani, John Tabo, serta Ahmad Nausrau.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami siap mendukung Sensus Ekonomi tahun 2026," tandas Ahmad Nausrau.

Kemendagri sebelumnya juga telah menunjukkan dukungan konkret terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kemendagri dan BPS pada 15 Juni 2026 sebagai bentuk penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Melalui pelaksanaan sensus tersebut, pemerintah diharapkan memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi ekonomi masyarakat. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi acuan penting dalam penyusunan program pembangunan dan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri, serta jajaran pejabat dari BPS dan Pemerintah Provinsi Papua.