Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Pertahankan Harga BBM Subsidi dan LPG 3 Kg

JAKARTA - Keputusan pemerintah mempertahankan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yakni Pertalite, Bio-Solar, dan LPG 3 kilogram dinilai menjadi langkah yang tepat dalam menjaga daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi global saat ini.

Pernyataan tersebut diungkapkan Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman.

“Kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat luas,” kata Abdul Rahman di Jakarta, Minggu (21/6).

Sektor transportasi publik dan distribusi barang yang menjadi tulang punggung perekonomian masih didominasi penggunaan BBM bersubsidi.

Keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan langkah yang tepat karena dapat menjaga daya beli masyarakat dan menahan tekanan inflasi,"katanya.

Ia menjelaskan bahwa distribusi barang dan jasa di Indonesia mayoritas masih menggunakan BBM bersubsidi sehingga penyesuaian harga Pertamax tidak akan berdampak signifikan terhadap biaya logistik maupun harga kebutuhan pokok.

Ia menambahkan untuk distribusi barang dan jasa, mayoritas masih menggunakan BBM bersubsidi sehingga tidak berdampak signifikan terhadap biaya logistik maupun harga kebutuhan pokok.

“Karena itu, dampak kenaikan Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas," ujar mantan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini.

Dirinya menilai kenaikan harga Pertamax yang merupakan BBM non-subsidi perlu disikapi secara lebih bijak.

Penyesuaian harga Pertamax pada dasarnya mengikuti nilai keekonomian energi, termasuk dampak kenaikan harga minyak mentah dunia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang dipengaruhi oleh dinamika geopolitik internasional termasuk konflik di kawasan Selat Hormuz yang mendorong kenaikan harga minyak global.

“Kenaikan harga Pertamax bukanlah keputusan yang mudah. Semakin lama Pertamina menahan penyesuaian harga di bawah nilai keekonomiannya, maka semakin besar pula beban keuangan yang harus ditanggung oleh Pertamina maupun pemerintah," kata dia.

Ia menyebutkan bahwa konsumen Pertamax umumnya berasal dari kelompok masyarakat menengah ke atas yang memiliki kemampuan lebih besar untuk menyesuaikan pola konsumsi mereka.

Sementara itu, penyesuaian harga Pertamax pada dasarnya hanya mengharuskan konsumennya menyesuaikan pola pemakaian.

“Konsumen Pertamax umumnya memiliki kemampuan untuk melakukan penyesuaian tersebut," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa kenaikan Pertamax tidak akan memberikan dampak berarti terhadap laju inflasi nasional karena transportasi publik maupun distribusi barang masih mengandalkan BBM bersubsidi.

"Kenaikan Pertamax tidak akan terlalu berdampak terhadap peningkatan inflasi karena transportasi publik, baik untuk angkutan orang maupun barang, masih menggunakan BBM bersubsidi," tambahnya.

Dirinya mendorong pemerintah untuk terus memastikan ketersediaan BBM bersubsidi di seluruh daerah agar tidak terjadi kelangkaan maupun antrean panjang yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

"Kita juga mendorong pemerintah untuk terus memastikan pasokan BBM bersubsidi tetap tersedia dan mudah diakses masyarakat. Jangan sampai terjadi kelangkaan atau antrean yang justru membebani rakyat," katanya.

Ia meminta pemerintah memperkuat berbagai paket kebijakan dan insentif ekonomi yang dapat mendorong aktivitas usaha dan memperkuat daya beli masyarakat khususnya kelompok kelas menengah yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut dia pemerintah perlu terus memperluas paket kebijakan dan insentif ekonomi yang mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

“Dengan begitu, daya beli dan aktivitas ekonomi kelas menengah dapat terus terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi global," kata dia.