Bupati Temanggung Ajak Mahasiswa Kawal Program Pemerintah Usai Demo, Soroti BBM hingga Daya Beli

Temanggung - Bupati Temanggung Agus Setyawan merespons aspirasi yang disampaikan para mahasiswa dalam unjuk rasa dengan mengajak mereka turut mengawal secara langsung pelaksanaan program-program strategis pemerintah pusat di daerah. 

"Langkah ini dinilai penting untuk memastikan program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaannya," katanya di Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (18/6).

Menurut dia, keterlibatan mahasiswa dapat membantu memastikan program berjalan sesuai tujuan, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Ia juga memastikan berbagai aspirasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat akan diteruskan secara resmi kepada pemerintah pusat, sementara persoalan yang berkaitan dengan daerah akan dibahas lebih lanjut agar dapat ditindaklanjuti dengan baik.

Ia mengajak mahasiswa untuk terus menyampaikan kritik dan masukan secara santun dengan mengedepankan dialog yang konstruktif. Dengan komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah, berbagai persoalan diharapkan dapat diselesaikan secara bersama demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menyampaikan aspirasi di depan kantor bupati setempat.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah pusat. 

Mereka mengkritisi nilai tukar rupiah yang melemah, kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi, hingga sejumlah kebijakan ekonomi yang dianggap semakin membebani masyarakat dan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan. Program tersebut dianggap belum sepenuhnya tepat sasaran dan dinilai memiliki potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.