Pergeseran Paradigma Pertahanan, Ruang Siber Jadi Medan Utama Keamanan Negara

Malang - Pergeseran paradigma pertahanan negara kini semakin nyata seiring perkembangan teknologi digital. Jika sebelumnya kekuatan negara bertumpu pada dominasi darat, laut, dan udara, saat ini ruang siber menjadi medan utama yang turut menentukan stabilitas keamanan nasional.

Ahli geopolitik dan media Yusuf R. Hakim menilai paradigma pertahanan negara telah mengalami pergeseran besar seiring perkembangan teknologi dan dinamika global, di mana ruang siber kini menjadi medan strategis utama dalam keamanan nasional.

“Jika pada masa lalu kekuatan negara ditentukan oleh penguasaan wilayah darat, laut dan udara, kini dunia memasuki era baru, dimana ruang siber menjadi medan strategis yang menentukan,” kata Yusuf dalam Diskusi Publik bertajuk Perkembangan Dinamika Global dan Nasional dari Berbagai Perspektif di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (17/6) malam.

Ia menjelaskan, negara modern kini tidak hanya mengandalkan kekuatan militer konvensional, tetapi juga mulai memasuki fase baru dengan dominasi dunia digital dan media sebagai “matra keempat”.

“Negara modern saat ini sudah bergerak menguasai dunia siber. Muncul karakter keempat sebagai matra baru yang sangat menentukan, yaitu media massa dan dunia digital. Ancaman utama kita hari ini justru diawali dari sektor geo-ekonomi, bukan militer langsung,” ujarnya.

Yusuf menilai perang modern tidak selalu berbentuk serangan bersenjata, melainkan juga melalui penguasaan informasi, manipulasi opini publik, hingga penyebaran disinformasi yang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan politik.

Ia juga menyoroti pergeseran konsumsi informasi masyarakat yang kini didominasi media sosial. Berdasarkan berbagai tren, sekitar 70 persen masyarakat disebut lebih banyak mengakses informasi melalui platform digital.

Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menimbulkan tantangan serius karena algoritma media sosial dapat membentuk polarisasi secara sistematis.

“Algoritma ini menyaring dan mengategorikan masyarakat untuk mempermudah penyampaian pesan tertentu. Bahayanya, kemarahan dan sentimen negatif sengaja diolah serta diproduksi di dunia maya, lalu ditarik ke dalam kehidupan nyata. Ini yang harus kita waspadai bersama,” katanya.

Ia menegaskan pentingnya kemampuan berpikir kritis di tengah arus informasi digital yang semakin deras. “Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tetapi kita sangat membutuhkan orang-orang yang tetap berpikir kritis dan realistis,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Kementerian HAM Penta Peturun menyoroti posisi strategis Indonesia dalam percaturan global sebagai negara dengan sumber daya alam besar dan pasar domestik yang luas.

“Dalam konteks global, semua hal bisa terjadi. Oleh karena itu, kita harus pintar dan jeli dalam membaca serta menempatkan posisi Indonesia di tengah sengitnya dinamika politik global,” katanya.

Ia menekankan pentingnya wawasan kebangsaan, terutama bagi generasi muda, agar mampu memahami perubahan global secara objektif.

Koordinator Wilayah PTNU Jawa Timur asal Tuban Hasan Husaini juga menilai mahasiswa perlu memahami persoalan secara utuh sebelum melakukan gerakan sosial.

“Kita harus mengetahui terlebih dahulu persoalannya sebelum melakukan gerakan. Mahasiswa perlu berdiskusi, merawat demokrasi, dan memahami dinamika global maupun nasional agar gerakan yang dilakukan benar-benar memberikan solusi,” ujarnya.

Perwakilan BEM Universitas Islam Malang (Unisma), Intan, menyebut diskusi tersebut memberikan perspektif baru bagi mahasiswa tentang peran mereka dalam menghadapi perubahan global.

“Mahasiswa bukan hanya dituntut memahami informasi, tetapi juga harus mampu mengevaluasi diri dan memikirkan bagaimana berkontribusi untuk negara di masa depan,” katanya.

Diskusi tersebut menegaskan bahwa ancaman terhadap bangsa tidak selalu hadir dalam bentuk konflik fisik, melainkan juga melalui penguasaan informasi, ketahanan ekonomi, serta kemampuan masyarakat dalam memilah informasi di era digital.

Kolaborasi Internasional

Di sisi lain, penguatan kapasitas keamanan siber juga terus dilakukan melalui kerja sama internasional. Enam perguruan tinggi di Indonesia menjalin kolaborasi dengan perusahaan keamanan siber Rusia, Positive Technologies, dalam Kazan Forum 2026 di Kazan, Republik Tatarstan.

Enam kampus tersebut meliputi Universitas Padjadjaran, Universitas Brawijaya, Politeknik Manufaktur Bandung, Institut Teknologi dan Sains Mandala, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Darul Ma’arif.

Kerja sama ini mencakup pelatihan dosen, pembangunan laboratorium praktik keamanan siber, serta pengembangan kurikulum dan platform pembelajaran EdTechLab untuk meningkatkan keterampilan menghadapi ancaman digital, termasuk serangan siber tingkat lanjut.

Rektor Universitas Padjadjaran, Arief Kartasasmita, menyambut baik kerja sama tersebut dan menilai kolaborasi internasional penting untuk memperkuat ketahanan siber nasional.

“Kami yakin bahwa kolaborasi ini akan memperkuat kompetensi praktis dalam keamanan siber, mendorong inovasi dan pertukaran pengetahuan, serta memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan ketahanan siber nasional Indonesia,” katanya.