Digitalisasi Masif! Kota Cirebon Kuasai Transaksi QRIS di Kawasan Ciayumajakuning

CIREBON, JAWA BARAT - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Cirebon, Jawa Barat, menyebutkan Kota Cirebon menjadi daerah dengan kontribusi terbesar terhadap transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning).

Kepala KPw BI Cirebon Wihujeng Ayu Rengganis dalam keterangannya di Cirebon, Kamis (11/6), mengatakan pangsa transaksi QRIS dari Kota Cirebon mencapai 54,14 persen dari total volume transaksi di kawasan tersebut selama Januari-Februari 2026.

Menurut dia, capaian tersebut didukung oleh tingginya aktivitas ekonomi, terutama di sektor perdagangan dan jasa, serta semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usaha dan transaksi masyarakat.

"Kota Cirebon memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi dan didukung ekosistem digital yang berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah sekitarnya," katanya.

Ia mengatakan penggunaan QRIS di wilayah Ciayumajakuning, terus meningkat seiring bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran non-tunai.

Selama dua bulan awal pada 2026, kata dia, nilai transaksi QRIS di Ciayumajakuning tercatat mencapai Rp3,58 triliun dengan total 41,88 juta transaksi.

Ia menilai tren tersebut menunjukkan pembayaran digital, sudah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.

"Penggunaan QRIS terus berkembang dan kini semakin banyak dipilih sebagai sarana pembayaran dalam berbagai jenis transaksi," ujarnya.

Ia merinci selain Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu mencatat kontribusi sebesar 18,52 persen terhadap total volume transaksi QRIS di Ciayumajakuning.

Kabupaten Majalengka, lanjut dia, berada di posisi berikutnya dengan pangsa 9,79 persen, disusul Kabupaten Kuningan sebesar 9,44 persen.

“Sementara Kabupaten Cirebon menyumbang 7,11 persen dari keseluruhan volume transaksi QRIS di kawasan tersebut,” ujarnya.

Menurut dia, meningkatnya penggunaan QRIS menunjukkan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

“Untuk menjaga tren tersebut, BI bersama pemerintah daerah terus memperluas akseptasi QRIS, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui edukasi dan peningkatan literasi keuangan digital,” ucap dia. Ant