Bapanas Ungkap Stok Beras Besar, Ketahanan Pangan RI Diklaim Makin Kuat

JAKARTA – Ketahanan pangan merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara.

Ketika sistem pangan kuat dan berkelanjutan, ketersediaan, keterjangkauan, serta distribusi pangan dapat terjaga meskipun terjadi guncangan seperti perubahan iklim, gangguan pasokan global, atau fluktuasi harga.

Sebaliknya, lemahnya ketahanan pangan dapat meningkatkan kerentanan terhadap inflasi pangan dan menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.

Karena itu, penguatan produksi dalam negeri, efisiensi rantai pasok, serta diversifikasi sumber pangan menjadi kunci untuk memastikan ketahanan pangan yang adaptif dan berkelanjutan.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional yang mencapai 5,3 juta ton, memperkuat ketahanan pangan Indonesia dalam menghadapi dinamika global dan tekanan inflasi pangan dunia.

Ketua Tim Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan Bapanas Yudhi Harsatriadi Sandyatma mengatakan ketahanan pangan Indonesia memasuki fase yang semakin kokoh, CBP yang dikelola Perum Bulog kini mencapai 5,3 juta ton, menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah pencatatan nasional.

"Ketersediaan beras yang kuat mempertegas posisi Indonesia dalam menjaga pasokan pangan di tengah berbagai tantangan global dan dinamika inflasi pangan dunia," kata Yudhi dalam Economic Conference of The National Sustainable Food Programme sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis (11/6).

Ia mengatakan kondisi neraca pangan nasional saat ini berada dalam situasi yang bagus, terutama untuk komoditas beras yang menjadi tulang punggung konsumsi masyarakat.

"Dan perlu kami sampaikan angka cadangan beras pemerintah kita yang dikelola oBulog hingga hari ini sudah mencapai 5,33 juta ton, itu adalah prestasi luar biasa dari kita semua, sebagai capaian yang sepanjang republik ini adalah yang tertinggi," ujar Yudhi.

Menurutnya penguatan stok pangan menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Kedua aspek tersebut merupakan fondasi utama dalam pengendalian inflasi pangan dan perlindungan daya beli masyarakat.

"Dalam kontekstualisasi dengan pengendalian inflasi pangan, maka dua pilar ketersediaan dan keterjangkauan pangan itu menjadi penting. Ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, maka erat kaitannya dengan stabilisasi pasokan dan harga pangan," jelasnya.

Sementara itu, untuk memastikan pangan terjangkau masyarakat, Bapanas memperkuat pengawasan pasar melalui pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan Tahun 2026.

Satgas yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum ini bertugas mengawasi pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET), Harga Acuan Penjualan (HAP), mutu, serta keamanan pangan di lapangan.

"Apa tugas dari tim ini? Yang pertama adalah mengidentifikasi dan memverifikasi berbagai potensi pelanggaran terhadap Harga Acuan Pemerintah maupun Harga Eceran Tertinggi yang berlaku di republik ini," tutur Yudhi.

Sehingga tim ini tidak hanya melakukan tindakan-tindakan terhadap potensi pelanggaran tersebut, tetapi juga mengantisipasi potensi-potensi kenaikan-kenaikan harga dan pelanggaran-pelanggaran dari sisi mutu dan juga keamanan pangan.

Bapanas juga terus menjalankan berbagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga pangan. Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Per 8 Juni 2026, pelaksanaan GPM telah mencapai 5.237 kali yang tersebar di 36 provinsi dan 377 kabupaten/kota.

"Program ini menjadi salah satu instrumen utama dalam meredam gejolak harga sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap pangan pokok," ucap Yudhi.

Penguatan ketahanan pangan nasional juga mendapat dukungan kuat dari Bank Indonesia (BI) melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang berkolaborasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi nasional menunjukkan kondisi yang tetap terkendali. Inflasi tahunan (year-on-year) tercatat sebesar 3,08 persen atau masih berada dalam rentang sasaran nasional.

Sedangkan, inflasi bulanan (month-to-month) Mei berada di level 0,28 persen atau terkoreksi dari bulan sebelumnya yang berada di level 0,13 persen.

Di tempat yang sama, Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali menegaskan seluruh program pengendalian inflasi pangan diarahkan pada tiga sasaran utama, yakni menjaga inflasi pangan tetap terkendali, memastikan kesinambungan pasokan antarwaktu dan antarwilayah.

Selain itu meningkatkan efisiensi rantai pasok agar manfaatnya dapat dirasakan baik oleh konsumen maupun petani.

"Sasaran ini bukan sekadar menjaga stabilitas harga hari ini, tetapi juga membangun sistem pangan nasional yang semakin tangguh menghadapi perubahan iklim, tantangan global, dan peningkatan kebutuhan menuju Indonesia Emas 2045," kata Ricky.