Tailan Siap untuk Mediasi PBB Terkait Sengketa Maritim dengan Kamboja

BANGKOK - Tailan menyatakan sepenuhnya siap untuk terlibat dalam mediasi yang didukung PBB yang diprakarsai oleh Kamboja terkait klaim maritim yang dipersengketakan. Penegasan itu dilontarkan oleh menteri luar negeri Tailan pada Rabu (3/6) seraya menegaskan janji untuk melindungi kepentingan nasional.

Kamboja, negara tetangga Tailan, pada Selasa (2/6) mengatakan telah memulai proses penyelesaian sengketa berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) terkait wilayah sengketa di Teluk Tailan, di mana cadangan energi bawah laut diperkirakan bernilai sekitar USD300 miliar.

Langkah ini menyusul pembatalan perjanjian tahun 2001 secara sepihak oleh Bangkok bulan lalu yang menetapkan kerangka kerja untuk eksplorasi minyak dan gas bersama di wilayah klaim yang tumpang tindih atau Nota Kesepahaman (MoU) 44 tahun 2001, dengan perdana menteri Tailan menyebutkan alasan kebuntuan yang telah berlangsung lama dalam pelaksanaannya atas pembatalan tersebut.

Menteri Luar Negeri Tailan, Sihasak Phuangketkeow, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu bahwa keputusan terburu-buru Kamboja untuk memulai proses konsiliasi wajib berdasarkan UNCLOS dapat menghambat upaya untuk membangun kembali kepercayaan dan keyakinan menuju pemulihan hubungan bilateral.

Kedua negara tetangga di Asia tenggara ini telah bersengketa mengenai wilayah maritim dan penetapan batas darat sepanjang 800 kilometer selama beberapa dekade, sebuah warisan dari era kolonial Prancis.

Setelah dua putaran bentrokan perbatasan mematikan tahun lalu, kedua pihak sepakat untuk gencatan senjata pada bulan Desember lalu, tetapi berulang kali saling menuduh melanggar gencatan senjata.

"Tailan sepenuhnya siap untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan UNCLOS, dengan mengutamakan perlindungan kepentingan negara," kata Menlu Sihasak dalam pernyataan tersebut.

Kedua negara tersebut merupakan pihak dalam konvensi tersebut.

Menurut pernyataan Tailan, proses mediasi menghasilkan rekomendasi yang tidak mengikat secara hukum bagi para pihak untuk digunakan dalam negosiasi penyelesaian.

Kementerian Energi Tailan memperkirakan pendapatan masa depan dari minyak dan gas alam di wilayah tersebut bernilai sekitar USD300 miliar.

Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mengatakan pada Selasa bahwa pemerintahnya telah memulai proses mediasi untuk melindungi kedaulatan dan hak maritim Kamboja sesuai dengan hukum internasional.

Tidak Khawatir

Menanggapi langkah yang diambil Kamboja, PM Tailan, Anutin Charnvirakul, menepis kekhawatiran atas upaya Phnom Penh.

“Tailan tidak khawatir menghadapi tekanan apapun dari komunitas internasional terkait sengketa tersebut dan mencatat bahwa pertemuan-pertemuan baru-baru ini dengan para pemimpin asing dan organisasi internasional telah berlangsung tanpa mengangkat isu tersebut,” kata PM Anutin.

“Tailan akan terus menetapkan pendekatannya sendiri sambil tetap menjaga kedaulatan, martabat, dan keamanan nasional. Tailan pun tetap berkomitmen pada prinsip-prinsipnya dan tidak mengambil tindakan apapun yang akan merugikan negara," tegas dia.

PM Anutin pun mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya masalah baru yang muncul dari isu penarikan MoU 44 dan menekankan bahwa Kamboja telah diberitahu tentang keputusan Tailan selama KTT Asean baru-baru ini.

"Kami telah memberitahukan kepada pemimpin Kamboja tentang penarikan diri dari MoU 44. Mereka mengakui hal itu dan mengatakan mereka kecewa. Mereka juga mengindikasikan bahwa mereka akan melanjutkan di bawah UNCLOS, tetapi belum ada indikasi kapan proses itu akan dimulai," ucap dia. AFP/BangkokPost/I-1