Indonesia Belajar dari Tiongkok soal Pengentasan Kemiskinan, Riza Patria Soroti Program Desa

Beijing - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengatakan pemerintah Indonesia ingin belajar dari Tiongkok dalam pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan.

“Yang penting dipelajari bukan hanya programnya, tetapi juga prosedur, sistematika, teknik mengatasi masalah, problem solving, hingga langkah antisipasi dan manajemen lainnya. Apa yang sudah dilakukan di Tiongkok memiliki kontribusi besar bagi negara-negara lain untuk belajar, dan Indonesia juga ingin mengejar ketertinggalannya agar ke depan menjadi negara besar,” kata Riza Patria di Beijing, Rabu (27/5).

Riza menyampaikan hal tersebut di sela rapat pertama Komite Aliansi Kemitraan Global untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan (Global Partnership for Poverty Alleviation and Development/GPPAD) yang digagas pemerintah Tiongkok.

Dalam forum tersebut, Indonesia menjadi wakil ketua bersama Pantai Gading, Brasil, Pakistan, Afrika Selatan, dan Uzbekistan. Sementara itu, posisi ketua dipegang Tiongkok yang diwakili Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan Tiongkok Zhang Lu.

“Indonesia adalah negara besar. Angka kemiskinan memang sudah menurun, tetapi masih berada di atas 10 persen. Kita harus belajar cepat mengatasi berbagai persoalan kemiskinan karena masalah ini sangat kompleks,” ujar Riza.

Selama ini, pemerintah Indonesia dan Tiongkok telah menjalin kerja sama dalam berbagai program pembangunan pedesaan, termasuk pengiriman kepala desa dari Indonesia untuk belajar ke Tiongkok.

“Setiap tahun kami mengirim kepala desa ke Tiongkok. Tahun lalu ada 25 orang, tahun ini 27 orang dan akan terus berkembang. Mereka juga datang ke Indonesia untuk berbagi pengalaman, berdiskusi, dan melakukan evaluasi bersama. Tiongkok berhasil dalam banyak hal dan Indonesia ingin mengejar ketertinggalan agar bisa maju seperti Tiongkok,” kata Riza.

Kemenangan Penuh

Berdasarkan data resmi, Tiongkok berhasil mengentaskan sekitar 800 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 1970 hingga 2021. Dari 2013 hingga 2020 saja, pemerintah Tiongkok menyebut sebanyak 98,99 juta penduduk pedesaan berhasil keluar dari kemiskinan ekstrem, dengan rata-rata lebih dari 10 juta orang per tahun.

Tiongkok juga disebut berhasil mencapai target pengurangan kemiskinan dalam Agenda 2030 PBB untuk pembangunan berkelanjutan sekitar 10 tahun lebih cepat dari jadwal.

Pada Februari 2021, Tiongkok secara resmi mendeklarasikan “kemenangan penuh” dalam pemberantasan kemiskinan ekstrem. Sebanyak 832 kabupaten dan sekitar 128.000 desa dihapus dari daftar daerah miskin.

Forum GPPAD sendiri diprakarsai Tiongkok bersama 53 negara dan sembilan organisasi internasional untuk mendorong pertukaran pengalaman dalam pengentasan kemiskinan dan tata kelola pemerintahan, sekaligus mengeksplorasi langkah bersama dalam memberantas kemiskinan hingga ke akar masalah.

Kemitraan tersebut juga membuka partisipasi pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, akademisi, hingga media guna membangun lingkungan pembangunan yang adil, inklusif, dan nondiskriminatif dalam upaya pengentasan kemiskinan.