Ekonomi Global Melambat, Indonesia Diminta Adaptif

JAKARTA – Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menilai kondisi global yang penuh ketidakpastian saat ini telah menjadi “new normal” yang harus dihadapi seluruh negara, termasuk Indonesia.

“Saya ingin mengingatkan, apa yang kita alami ini bukan sesuatu yang abnormal, ini new normal. Jadi, kita jangan pernah berpikir bahwa ada suatu masa yang lebih baik dari sekarang. Sekarang ini adalah basis kita dan ini hidup yang harus kita jalani dan kita hadapi,” ujar Febrian dalam peluncuran Dashboard Potensi Ekspor Indonesia di Jakarta, Senin (25/5).

Dikutip dari Antara, dalam paparannya, Febrian menjelaskan ekonomi global saat ini tengah mengalami pergeseran besar yang ditandai perlambatan pertumbuhan ekonomi, fragmentasi perdagangan, percepatan adopsi artificial intelligence (AI), hingga kebangkitan kebijakan industri di berbagai negara.

Menurut dia, Indonesia perlu memandang perubahan tersebut sebagai peluang strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi.

Berdasarkan proyeksi International Monetary Fund, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat pada 2026 akibat konflik di Timur Tengah serta meningkatnya ketegangan geopolitik dunia. Kondisi itu dinilai menjadi faktor utama yang menekan pertumbuhan ekonomi global.

Selain itu, meningkatnya konflik perdagangan dan perubahan kebijakan menuju proteksionisme membuat perdagangan internasional semakin sulit diprediksi. Ketidakseimbangan perdagangan dan dinamika geopolitik juga dinilai mempengaruhi harga energi, stabilitas rantai pasok, hingga arus perdagangan dunia.

IMF turut mencatat kebijakan industri kini kembali menjadi tren global utama yang mempengaruhi strategi perdagangan banyak negara. Proteksionisme dan fragmentasi ekonomi disebut menjadi salah satu faktor yang membatasi perdagangan serta pertumbuhan ekonomi dunia.

Daya Saing

Di sisi lain, kebijakan dekarbonisasi juga mulai menjadi instrumen baru proteksionisme global. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi hambatan ekspor non-tarif yang meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing negara berkembang.

Febrian menambahkan revolusi AI juga mendorong perubahan besar dalam produktivitas dan persaingan global. Negara yang tertinggal dalam adopsi AI berisiko mengalami penurunan daya saing dibandingkan negara yang lebih cepat beradaptasi dengan teknologi tersebut.

“Oleh karena itu, perlu adanya inovasi-inovasi baru karena perubahan-perubahan ini tentunya menghadirkan tantangan. Tapi bagi Indonesia, perubahan ini juga sekaligus membuka ruang peluang yang sangat besar,” ujarnya.