Saring Pengalaman Krisis 2008, Pemerintah Perkuat Fundamental Ekonomi Nasional Hadapi Krisis Global

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5), untuk membahas langkah antisipatif menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Pertemuan tersebut juga membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi pada periode sebelumnya sebagai bahan evaluasi menghadapi tekanan ekonomi global saat ini.

Pemerintah menilai penguatan fundamental ekonomi nasional menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan ekonomi dan sektor keuangan. Selain itu, pengelolaan devisa hasil ekspor serta penguatan tata kelola sektor keuangan juga menjadi fokus utama pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejumlah tokoh ekonomi yang hadir berbagi pengalaman saat menghadapi krisis ekonomi global tahun 2008. Pengalaman tersebut dinilai relevan untuk memperkuat strategi antisipasi pemerintah menghadapi kondisi global saat ini.

"Tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008," ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, sejumlah tantangan seperti lonjakan harga minyak, tekanan inflasi, hingga fluktuasi nilai tukar menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Pemerintah menilai kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini relatif lebih kuat dibanding periode krisis sebelumnya.

"Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya," ungkap dia.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga meminta jajaran terkait terus memonitor regulasi sektor keuangan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Pemerintah menilai penguatan prinsip kehati-hatian dan permodalan perbankan penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Selain sektor keuangan, pemerintah juga mematangkan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor dan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola ekspor nasional sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Airlangga menyebut pemerintah telah melakukan sosialisasi kebijakan tersebut kepada berbagai asosiasi pengusaha dalam dan luar negeri. Dunia usaha disebut menyambut baik arah kebijakan yang tengah disiapkan pemerintah.

"Kami laporkan terkait kemarin pertemuan dengan para asosiasi pengusaha baik dalam maupun luar negeri, sosialisasi dari devisa hasil ekspor dan sosialisasi daripada ekspor melalui badan usaha milik negara," ujar Airlangga.

Implementasi kebijakan devisa hasil ekspor dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dan dilakukan secara bertahap. Pemerintah juga menyiapkan evaluasi pada tiga bulan pertama pelaksanaan untuk memastikan implementasi berjalan efektif.

Selain itu, pemerintah akan menggunakan sistem pemantauan terintegrasi melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Danantara, serta sistem monitoring otomatis. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan tata kelola devisa hasil ekspor berjalan akuntabel dan optimal bagi perekonomian nasional.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh ekonomi nasional, di antaranya mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta, serta mantan Wakil Menteri PPN Lukita Dinarsyah Tuwo.