Masyarakat Indonesia Dorong Pendanaan Energi Bersih

Mayoritas masyarakat Indonesia mulai mendorong sektor perbankan dan lembaga keuangan untuk lebih fokus pada pendanaan energi bersih dibanding proyek berbasis batu bara.

Jakarta - Hasil survei YouGov atas penugasan Market Forces menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menilai perbankan turut berkontribusi terhadap perubahan iklim apabila masih mendanai tambang dan pembangkit listrik batu bara.

Juru Kampanye Market Forces Indonesia Ginanjar Ariyasuta mengatakan sebanyak 60 persen responden atau tiga dari lima warga Indonesia percaya pembiayaan batu bara memperburuk krisis iklim.

“Sekitar 71 persen warga Indonesia juga percaya bahwa bank seharusnya tidak mendanai perusahaan atau proyek dengan emisi gas rumah kaca tinggi yang memperburuk perubahan iklim,” kata Ginanjar, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Selasa (19/5).

Ia menilai hasil survei tersebut menjadi peringatan penting bagi sektor perbankan dan industri mineral kritis di Indonesia.

“Ini adalah alarm penting, bukan hanya bagi perbankan, tetapi juga bagi industri mineral kritis di Indonesia. Survei ini harus ditanggapi serius oleh bank dalam menentukan ke mana mereka akan mengalokasikan dana di masa mendatang,” ujarnya.

Survei juga mencatat 43 persen responden akan mempertimbangkan pindah bank jika lembaga keuangan mereka masih membiayai proyek batu bara baru. Selain itu, 54 persen responden menyatakan tidak akan mempercayai bank yang mengaku menghentikan pembiayaan batu bara tetapi masih mendukung perusahaan pengembang proyek tersebut.

Sebanyak 66 persen responden juga berharap komitmen penghentian pembiayaan batu bara berlaku untuk seluruh proyek, termasuk PLTU captive yang digunakan industri seperti smelter nikel dan aluminium.

Survei bertajuk “Banks and Coal Financing: Public Perception Survey across Indonesia, Malaysia, and Singapore” itu dilakukan pada Maret 2026 terhadap 4.000 responden di tiga negara, termasuk 2.000 responden dari Indonesia.

Hasil survei menunjukkan tingkat kepedulian masyarakat Indonesia terhadap perubahan iklim mencapai 96 persen, tertinggi dibanding Malaysia sebesar 85 persen dan Singapura sebesar 81 persen.

Sebanyak 65 persen warga Indonesia juga menilai pengurangan penggunaan energi batu bara secara cepat menjadi salah satu solusi terbaik mengatasi perubahan iklim. Selain itu, mayoritas responden Indonesia atau 61 persen tidak menganggap nikel sebagai produk “hijau” jika diproduksi menggunakan PLTU batu bara.

Direktur Asia Energy Finance Market Forces Bernadette Maheandiran mengatakan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap perubahan iklim dipicu dampak nyata seperti gelombang panas, banjir, badai, dan tanah longsor.

Potensi Risiko

Sementara itu, Direktur Utama PT Surveyor IndonesiaFajar Wibhiyadi menilai perubahan iklim kini telah menjadi risiko yang harus dimitigasi oleh dunia usaha.

“Perubahan iklim tidak lagi hanya menjadi isu lingkungan, tetapi telah menjadi faktor risiko yang perlu dimitigasi secara terukur oleh dunia usaha,” kata Fajar.

Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis data untuk memahami potensi risiko terhadap operasional dan keberlanjutan bisnis di masa depan.

Fajar menambahkan, perusahaan membutuhkan sistem mitigasi dan adaptasi yang memadai untuk mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim. Karena itu, PT Surveyor Indonesia mengembangkan solusi digital SIClirisk untuk membantu pelaku usaha mengidentifikasi dan memitigasi risiko iklim melalui teknologi geospasial, kecerdasan buatan (AI), dan analitik data.

“Harapannya, SIClirisk dapat mendukung pelaku usaha dalam memperkuat manajemen risiko iklim, meningkatkan transparansi sustainability, serta mendukung transformasi menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan,” ujar Fajar.