Pemkot Jayapura Dorong Warga Adat Kelola Wisata, Tekankan Stop Pungli di Destinasi

Jayapura - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua melalui mendorong masyarakat lokal dalam pengembangan sektor pariwisata dengan memberikan pelatihan tata kelola objek wisata bagi masyarakat adat dan pemilik tempat wisata.

Wali Kota Jayapura Abisai Rollo di Jayapura, Selasa (19/5), mengatakan penataan destinasi wisata sangat penting untuk mengoptimalkan potensi lokal dan menciptakan kenyamanan wisatawan tetapi juga mewujudkan pariwisata berkelanjutan.

"Untuk itu kami berharap masyarakat dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam menata destinasi wisata menjadi lebih baik dan para wisatawan merasa nyaman," katanya.

Menurut Rollo, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat di 10 kampung adat agar tidak melakukan pemalakan di wilayah-wilayah yang menjadi lokasi destinasi wisata.

"Kalau Kota Jayapura aman dan destinasi wisata terus dikembangkan maka akan menarik lebih banyak pengunjung berkunjung ke Kota Jayapura," ujarnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura Richard Nahumury mengatakan pelatihan tata kelola objek wisata berbasis masyarakat lokal bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelompok sadar wisata (Pokdarwis), kampung wisata, UMKM lokal, dan masyarakat kampung agar mampu mengelola destinasi wisata secara berkelanjutan, profesional, dan memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.

"Selai itu, mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata, menciptakan destinasi wisata yang berkelanjutan, aman, bersih, dan menarik," katanya.

Dia menambahkan pelatihan tersebut juga supaya para pengelola destinasi wisata dapat mengembangkan ekonomi kreatif dan UMKM berbasis budaya lokal Port Numbay serta memperkuat kelembagaan pengelola wisata kampung.

"Kami berharap melalui kegiatan ini generasi muda Papua khususnya anak-anak asli Port Numbay bisa membantu pemerintah daerah untuk mempromosikan destinasi wisata di Kota Jayapura," ujarnya.

Pelatihan tata kelola wisata yang diikuti oleh 25 orang yang mencakup perwakilan masyarakat dari 10 kampung adat, pemilik objek wisata, dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berlangsung pada 19-21 Mei 2026.