Pemkab Gorontalo Fokuskan Program Prioritas dalam Penyusunan APBD 2027

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo, Provinsi Gorontalo memfokuskan program prioritas dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027, guna menghadapi tantangan fiskal pada tahun mendatang.

Bupati Kabupaten Gorontalo Sofyan Puhi di Gorontalo, Rabu mengatakan saat ini Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapplitbangda) tengah menyusun rancangan APBD 2027 dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memberikan saran dan masukan.

“Pihak Bapplitbangda sementara menyusun rancangan APBD 2027, oleh karena itu kami mengumpul seluruh OPD untuk memberikan saran dan masukan, termasuk di dalamnya tentang program-program prioritas,” kata Sofyan.

Menurutnya program prioritas yang menjadi fokus pemerintah daerah meliputi, penguatan ekonomi kerakyatan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), standar pelayanan minimal (SPM), pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar.

Pemerintah daerah mengkoordinasikan seluruh usulan program sebelum melakukan pembagian anggaran kepada masing-masing OPD, agar pelaksanaannya lebih terarah dan terintegrasi.

Tantangan fiskal pada 2027 kata Sofyan, diperkirakan berbeda dibanding tahun sebelumnya, terutama terkait kebijakan transfer anggaran dari pemerintah pusat.

“Kami masih optimistis ada kebijakan pemerintah pusat untuk transfer anggaran. Tapi kalau toh posisinya sama dengan 2026, maka kami sudah punya strategi tersendiri,” katanya.

Strategi tersebut dilakukan dengan memaksimalkan seluruh potensi daerah dan memperketat skala prioritas program pembangunan.

Ia mencontohkan sektor infrastruktur tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya pada pemeliharaan fasilitas dasar yang dinilai paling vital bagi masyarakat.

“Infrastruktur yang paling vital diperlukan oleh pemerintah daerah, misalnya minimal ada pemeliharaan, seperti jalan ada pemeliharaan dan sebagainya,” katanya.

Pemerintah daerah juga mulai menerapkan langkah efisiensi anggaran melalui pola kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara.

“Hari Rabu kita kerja di rumah, hari Jumat kita work from anywhere (WFA), sehingga itu sedikit penghematan buat kita,” katanya.

Setiap OPD diminta lebih selektif dalam menjalankan program kerja dengan hanya memprioritaskan program yang dianggap paling penting.

“Misalnya satu OPD itu ada sepuluh program, kita ambil yang prioritas, itu yang kita dorong,” imbuhnya.