Rupiah Diprediksi Melemah Seiring Risiko Geopolitik dan Tren Inflasi

JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada Rabu pagi, bergerak menguat 14 poin atau 0,08 persen menjadi Rp17.515 per dollar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.529 per dollar AS.

Meski begitu, analis Bank Woori Saudara, Rully Nova memperkirakan rupiah pada perdagangan hari ini, berpeluang melemah seiring risiko geopolitik dan tren kenaikan inflasi global.

“Rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan melemah dengan kisaran di Rp17.525 - Rp17.575, dipengaruhi oleh global kembali naiknya harga minyak, index dollar dan yield obligasi pemerintah AS akibat risiko geopolitik dan tren kenaikan inflasi,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu (13/5).

Mengutip Sputnik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mempertimbangkan secara serius untuk melanjutkan aksi militer di Timur Tengah..

Fox News melaporkan bahwa Gedung Putih sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan Operation Project Freedom guna memulihkan jalur pelayaran di Selat Hormuz, dengan peran militer yang diperluas.

Trump semakin frustrasi terhadap sikap Iran dalam negosiasi untuk menyelesaikan konflik, dan kini lebih serius mempertimbangkan dimulainya kembali operasi militer skala besar dibanding beberapa pekan terakhir. Sumber-sumber mengatakan bahwa Trump mulai kehilangan kesabaran karena Selat Hormuz masih ditutup.

Menurut sumber tersebut, kini terdapat beberapa kelompok di dalam pemerintahan AS. Sebagian mendukung pendekatan keras dengan mengusulkan pengeboman terarah secara berkelanjutan terhadap Iran untuk melemahkan posisi Teheran, sementara kelompok lain tetap mendorong cara diplomatik untuk menyelesaikan konflik.

Adapun terkait inflasi, International Monetary Fund (IMF) telah memperkirakan pertumbuhan global pada 2026 akan melambat menjadi 2,5 persen, sementara inflasi meningkat menjadi 5,4 persen, dengan asumsi konflik yang terjadi akan berlangsung panjang.

Melihat sentimen domestik, semakin sempitnya ruang fiskal menciptakan bagi pemerintah untuk memutuskan apakah menurunkan skala prioritas atau melonggarkan defisit lebih dari 3 persen.