Layanan Mata Gratis Disambut Warga Trenggalek, Novita Minta Birokrasi Kesehatan Dibenahi

Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menggandeng sejumlah mitra strategis untuk menghadirkan layanan kesehatan mata gratis bagi warga di Kecamatan Kampak dan Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

Novita dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (11/5), mengatakan layanan kesehatan tersebut merupakan bagian dari implementasi 10 Program Pokok PKK yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Kami terus melangkah untuk memberikan pelayanan optimal,” kata Novita.

Program layanan kesehatan mata itu diinisiasi bersama lembaga UPRINTIS Indonesia yang didirikannya dengan melibatkan sejumlah mitra, antara lain BPJS Ketenagakerjaan, BPR Jwalita, Klinik Mata EDC, dan PT JET.

Menurut dia, kegiatan tersebut bertujuan meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga melalui layanan kesehatan mata.

Novita mengatakan kegiatan serupa rutin dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami menyadari peran kami sebagai pengayom masyarakat. Kesejahteraan dan perlindungan warga adalah prioritas yang kami jalankan dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Selain menghadirkan layanan kesehatan mata gratis, Novita juga menyoroti keluhan masyarakat terkait banyaknya kartu BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan.

Ia mengaku prihatin terhadap berbagai kendala birokrasi layanan kesehatan, termasuk persoalan pengelolaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dinilai masih menyulitkan masyarakat saat membutuhkan penanganan darurat di rumah sakit.

“Masalah kesehatan itu sama pentingnya dengan pangan. Jangan sampai program-program krusial ini tergeser oleh fokus pada satu kebutuhan saja,” katanya.

Menurut dia, dampak dari tidak optimalnya layanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat besar.

Karena itu, Novita berkomitmen mendorong rekan-rekannya di DPR RI, khususnya Komisi IX, untuk mendesak Kementerian Kesehatan memperbaiki kebijakan layanan kesehatan agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin.

“Saya mendorong pemerintah untuk benar-benar memperbaiki arah kebijakannya. Pelayanan kesehatan harus menjangkau semua tanpa hambatan birokrasi yang membebani masyarakat kecil,” ujarnya.